RAPAT KERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN TAHUN 2013

IMG 0979Pada tanggal 25-27 September 2013 telah diselenggarakan Rapat Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2013 bertempat di Mason Pine Hotel, Bandung. Acara ini dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM, Bapak Amir Syamsudin pada tanggal 25 September 2013 bertempat di Graha Pengayoman serta dihadiri oleh pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diwakili oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam, Bapak Binsar H. Simanjuntak. Rapat Kerja Pengawasan Inspektorat Jenderal mengusung tema “PENINGKATAN KUALITAS HASIL PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM” dengan materi penyusunan pedoman pelaksanaan Audit Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran, Audit PNBP, Audit Pengelolaan Barang Milik Negara, Audit Investigatif, Audit Sertijab, Audit Pengadaan Barang/Jasa, Audit Kinerja atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKA-K/L, Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Profil Inspektorat Jenderal.

IMG 9129Menteri Hukum dan HAM mengingatkan pentingnya peran Inspektorat Jenderal sebagai agen perubahan yang dapat memberikan nilai tambah (value added) dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu Inspektorat Jenderal juga dituntut mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan memberikan peringatan dini (early warning) dalam meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam mendeteksi penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Beliau menyampaikan bahwa untuk mengikuti perkembangan dan tingginya tuntutan masyarakat maka Inspektorat Jenderal harus mampu memberikan keyakinan yang memadai dan mampu memberikan jaminan atas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui pelaksanaan pengawasan yang dilakukannya.

Sementara itu Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam, Binsar H. Simanjuntak menyampaikan pentingnya SPIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Beliau memfokuskan pada proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh satuan kerja.

Dilanjutkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deny Indrayana dalam pembekalannya menyampaikan bahwa integritas dari setiap pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terutama Inspektorat Jenderal sangat penting untuk menciptakan budaya kerja anti korupsi.

 (Datin-P2)

0