SOSIALISASI PELAYANAN "DUMAS" PADA KANWIL KEPULAUAN RIAU

 Sosialisasi WBS Batam

Dalam rangka mewujudkan Program NAWA CITA Bapak Presiden Republik Indonesia yang kedua yang menyatakan Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih efektif, demokratis dan terpercaya melalui membangun taransparansi tata kelola pemerintahan, menjalankan reformasi birokrasi dan membuka partisipasi publik. Dalam hal Era reformasi menghadirkan suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baru di mana kedaulatan rakyat ditempatkan pada posisi tertinggi.   

Adopsi tatanan demokrasi dan keterbukaan tersebut tentu tidak hanya terjadi dalam kehidupan politik melainkan juga pada bidang-bidang kehidupan lainnya seperti di bidang pelayanan publik. Hal ini tidak lain karena kinerja pemerintah salah satunya diukur dari kemampuannya menyediakan layanan publik yang efisien, efektif dan akuntabel bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung. Salah satu wujud praktik demokrasi dalam pelayanan publik adalah memberi kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan keluhan (complaint) atau pengaduan mana kala pelayanan yang diterimanya tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemberi layanan.

Beberapa studi terdahulu menyatakan bahwa kondisi manajemen pengaduan belum berjalan secara optimal dan dianggap belum efektif. Sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa dalam pelayanan publik terdapat hak masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masukan atas pelayanan yang diterima apabila para pelaksana dan penyelenggara melakukan penyimpangan standar pelayanan. Selain itu, masyarakat juga berhak untuk memperoleh tanggapan atas pengaduannya. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 18 ayat (c) bahwa masyarakat berhak mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan. Kondisi-kondisi ini memerlukan perhatian serius dalam upaya memperbaiki manajemen pelayanan pengaduan pelayanan publik.

Sehubungan dengan hasil pelaksanaan kegiatan Sosialisasi / Informasi dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 22 Juli 2016, berdasarkan surat   Surat Inspektur Jenderal Nomor ITJ.PW.02.03-017 tanggal 30 Juni 2016,  bersama ini kami sampaikan bahwa Informasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau oleh Tim Inspektorat Jenderal bersama Tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, kami sangat mengapresiasi terhadap semangat pencapaian standar pelayanan publik pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus BATAM dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA BATAM, Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas IIA BATAM, Lembaga Pembinaan Khusus Anak BATAM dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. @Red. Humas itjen.

 Sosialisasi WBS Batam 3

 Sosialisasi WBS Batam 2