PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN BPK

Gambar 2

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) setiap tahun selalu dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Dan sebagian dari pemeriksaan itu adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dokumentasinya disampaikan ke masing-masing Unit Eselon I di lingkungan Kemenkumham.

Pada sore hari ini (22/12), pada kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK) tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham, ada beberapa temuan hasil pemeriksaan BPK yang belum selesai pada Unit Eselon I di lingkungan Kemenkumham antara lain Sekretariat Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sehingga, pada kegiatan ini yang bertempat di Ruang Auditorium Itjen Kemenkumham, setidaknya sebagai koordinasi sejauh mana pemeriksaan ini dapat diselesaikan dan bagaimana untuk diselesaikannya.

Dimana, kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK, untuk percepatan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK antar Unit Eselon I dan Rekon data tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dengan Unit Eselon I.

Sebagaimana kita ketahui, tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK pada Kemenkumham sampai dengan Semester II Tahun 2017 ada 1.061 Rekomendasi. Dimana, tindak lanjut yang sesuai ada 61,8%, yang belum sesuai ada 14%, yang belum ditindaklanjuti 24,1% dan tidak dapat ditindaklanjuti 0%.

Selain itu, nilai temuan hasil pemeriksaan BPK dari tahun 2005 - 2017 sebesar Rp. 372 Milyar. Dimana yang sesuai dengan rekomendasi sebesar Rp. 77 Milyar sekitar 21%, belum sesuai/dalam proses sebesar Rp. 168 Milyar sekitar 45% dan belum ditindaklanjuti sebesar Rp. 14 Milyar sekitar 4%.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK yang sifatnya subtansi cukup optimal, untuk pengembalian uang ke negara masih belum optimal dan untuk Laporan Keuangan belum optimal.

Artinya, masih banyak PR yang memang harus kita selesaikan berkaitan dengan temuan-temuan BPK, ucap Luluk Ratnaningtyas Sekretaris Inspektorat Jenderal (Sesitjen) Kemenkumham.

Luluk berharap, masing-masing inputer pada Inspektorat Wilayah Itjen Kemenkumham untuk aktif dalam update dan koordinasi antar Unit Eselon I yang menjadi objek pemeriksaan harus lebih ditingkatkan dengan BPK, harapnya. Red/Photo : Humas.itjen

gambar 1 copy

gambar 3