CPNS ITJEN KEMENKUMHAM MENGIKUTI SOSIALISASI PERMENKUMHAM NO. 33 TAHUN 2017

IMG 0840

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) setiap minggunya mendapatkan materi tentang Kemenkumham guna menambah wawasan mereka.

Pada hari Kamis ini (08\03), CPNS Itjen Kemenkumham mengikuti Sosialisasi Permenkumham No. 33 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kemenkumham, yang dibuka oleh Kepala Sub Bagian Mutasi dan Pemberhentian Itjen Kemenkumham Harry Lesmana.

Harry menyampaikan kepada CPNS, “penilaian tunjangan kinerja ditentukan berdasarkan 3 komponen yaitu penilaian kode etik perilaku, target kinerja/nilai capaian SKP, dan presentasi kehadiran menurut hari dan jam kerja.

“Kode etik perilaku itu seperti 3S (Senyum, Sapa dan Salam), jadi jika ketemu pegawai harus ada etikanya. Karena itu termasuk penilaian”, tambahnya.

Selanjutnya, materi dilanjutkan oleh Ari Fachriyadi JFU Sub Bagian Kepegawaian Umum Itjen Kemenkumham selaku penanggung jawab absensi di Itjen Kemenkumham.

Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya diatur dalam Perpres No. 130 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tunjangan kinerja merupakan hak dari setiap pegawai setiap bulan yang sesuai dengan kelas jabatannya. “Jadi, setiap pegawai berhak menerima tunjangan kinerja setiap bulan dengan periode tanggal 23 sampai dengan 23 setiap bulannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, ucap Ari.

Namun, penghitungan tunjangan kinerja untuk CPNS berdasarkan 3 komponen diatas dengan ketentuan sebesar 80% dari tunjangan yang diatur dalam peraturan diatas, ujarnya.

Selain itu, penghitungan tunjangan kinerja didasarkan pada jumlah absensi kehadiran yang juga dipengaruhi dengan jam kerja dan komponen-komponen lain yang dapat mengurangi tunjangan kinerja pegawai antara lain keterlambatan, tidak masuk kerja, pulang lebih cepat dan juga cuti sakit harus diketahui oleh atasan langsung untuk menentukan persentase pengurangan jumlah tunjangan kinerja.

“Untuk Cuti Sakit harus disertai surat keterangan sakit dari dokter”.

Selama 1 tahun ini, CPNS Itjen Kemenkumham akan dilakukan rolling antar Bagian dan Inspektorat Wilayah supaya CPNS memahami tugas dan fungsi Itjen Kemenkumham. Red/Photo: Humas.itjen

IMG 0853

IMG 0858