PENGUATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN DAN PELAPORAN SPIP

Slide1

Jakarta, 03/08 - Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Pelatihan Kantor Sendiri  (PKS) yang membahas mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pertemuan yang dilaksanakan di ruang Auditorium lt.16, dihadiri oleh jajaran Inspektur Wilayah I hingga VI yang dimulai pada pukul 14.00 WIB. 

Pertemuan yang berlangsung selama dua jam tersebut dibuka oleh Moderator. Dalam presentasi yang dijabarkan oleh, Abas selaku narasumber dari Plt. BPKP, ia menjelaskan bahwa SPIP bukan hanya untuk membentuk mekanisme administratif tetapi juga upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku. Oleh karenanya, implementasi SPIP sangat memerlukan komitmen, teladan pimpinan dan niat baik seluruh pejabat dan pegawai.

Dalam kesempatan yang dihadiri oleh para inspektur wilayah (Irwil), Budi, SH selaku Irwil I berpendapat mengenai tugas khusus auditor yang ditugaskan ke kantor wilayah bahwa tugas para Irwil ialah memperkuat SPIP, menciptakan kemajuan, tidak hanya mengaudit tetapi juga memberi dorongan dan bertanggung jawab atas semua lapisan organisasi.

Abbas menambahkan “perlu di ingat SPIP bukan hanya untuk membentuk mekanisme administratif tetapi juga upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku”. Peraturan pemerintah SPIP bukan merupakan suatu akhir tetapi sebuah awal dalam pengimplementasian komitmen, serta teladan pimpinan, ujarnya.

SPIP memiliki beberapa unsur diantaranya lingkungan pengendalian yang membahas penegakan integritas dan etika, Penilaian risiko dalam menhganalisis dan mengidentifikasi risiko yang terjadi, kegiatan pengendalian dalam pembinaan sumber daya manusia, menjadikan sarana informasi & komunikasi dan juga pemantauan pengendalian intern seperti pemantauan berkelanjutan dan  evaluasi terpisah.

Membudayaakan SPIP dalam pelaksanaannya yaitu dengan cara pengelolaan SDM yang sehat, mejaring sumber daya manusia yang capable dan berintegritas. Melakukan pengembangan tahap SPIP yaitu knowing, mapping, norming, forming, and performing. Dalam laporan penyelenggaraan SPIP terdiri dari beberapa tahapan yaitu persiapan, pemahaman, pemetaan, penyusunan, rencana, penyelenggaraan. Pelaksanaannya terdapat di tingkat entitas yaitu eselon I/kanwil/upt, tingkat kegiatan seperti kegiatan pada eselon 2,3,dam 4 serta pengembangan berkelanjutan.

Dalam evaluasi pelaporan SPIP, ketidakseragaman format pelaporan penyelenggaraan yang diatur dalam permenkumham nomor 33 tahun 2013, belum terdaptnya optimalisasi kanwil dalam melakukan sosialisasi SPIP ke masing-masing unit kerja di lingkungan Kemenkumham. belum terbentuk Satgas SPIP dalam seluruh unit kerja yang membuat laporan penyelenggaraan hingga kegiatan penilaian resiko.

Terdapat 24.965 kasus dengan jumlah penyimpangan keuangan negara hinggal 70,94 triliun.  Sehigga hasil pemeriksaan itjen terhadap spip klasifikasi temuan terdapat Rp.2.808.209.330 rupiah. Abas berharap agar telaah sejawat bersama kementerian perikanan dapat mengedepankan APIP. Isu saat ini dalam pelayanan pemasyarakatan cukup banyak, maka perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan yaitu administrasi keuangan, pelayanan imigrasi, dan kelemaham dalam pengelolaan barng milik negara (BMN).

Pesan terakhir yang disampaikan ialah mengenai faktor pendorong dalam kebehasilan pengimplementasian SPIP. Ada 2 faktor pendorong yang pertama adalah komitmen dan keteladanan untuk menerapkan spip dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, dan yang kedua ialah pembinaan yang efektif terhadap penyekenggaraan SPIP, seperti audit/evaluasi efektif atas penyelenggaraan spip, dan sistem reward dan punishment yang efektif dalam penerapan SPIP. Red/Photo: Humas.Itjen

Slide2

Slide3