ITJEN KEMENKUMHAM AKAN LAKUKAN PENDAMPINGAN PENELITIAN TERHADAP BAMA

IMG 6739

Inspektur Wilayah II pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum (Itjen Kemenkumham), Nugroho, membuka acara kegiatan workshop penyusunan desain penelitian pengadaan dan pengelolaan makanan pada institusi pemasyarakatan di hotel grand mercure lt.3, Harmoni, Jakarta Pusat (30/08).

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program kickoff pengadaan dan pengelolaan bahan makanan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, yang dilaksanakan antara Kementerian Hukum dan HAM dengan USAID dalam program Cegah, serta Center for Dettention Studies (CDS) yang ditunjuk oleh USAID sebagai pelaksana program kegiatan.

Dalam pertemuan kali pertama ini, antara USAID Cegah, CDS, dengan Itjen Kemenkumham, membicarakan perihal rencana pendampingan penelitian yang akan dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa (barjas) pemerintah, khususnya dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), dalam konsep pengelolaan bahan makanan (bama), yang diperuntukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang baik dan menghindari terjadinya unsur - unsur penyimpangan.

"Kegiatan ini dalam rangka persiapan penelitian. Itjen selaku Aparat Pengawas Internal, Ditjen Pemasyarakatan, dan USAID Cegah serta CDS, agar dapat saling berkontribusi", ucap Nugroho, saat membuka acara, menggantikan Irjen Kemenkumham yang berhalangan hadir.

Hal dasar yang melatarbelakangi diselenggrakannya kegiatan workshop desain penelitian bahan makanan bagi para WBP dalam Lapas dan Rutan ini adalah proses pengadaannya, yang diperuntukan bagi para warga binaan, yang kerap kali muncul dan berpotensi terjadinya penyimpangan - penyimpangan.

"Para Kepala UPT diharapkan untuk dapat mendorong dan mengarahkan pengelolaan pengadaan bama bagi WBP yang baik, dengan membuat instrumen instrumennya", harap Nugroho, kepada para Kepala UPT yang hadir.

Ada dua faktor yang menyebabkan potensi adanya penyimpangan dalam proses pengadaan barjas pada lembaga pemerintah.

Faktor pertama yaitu adanya sumber finansial. Aktor aktor yang terlibat dalam pengadaan, biasanya mengabaikan nilai - nilai akuntabilitas, yang merujuk pada hubungan sosial dan visitabilitas.

Faktor yang kedua yaitu adanya unsur politik, yang tidak dapat dapat dihindarkan. Aktor-aktor yang terlibat biasanya menciptakan celah untuk kepentingan dirinya.

Untuk mengatasi permasalahan yang sering kali terjadi dalam institusi pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan peraturan dalam bentuk Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggaraan bagi tahanan, anak, dan narapidana.

Permenkumham tersebut mengatur mulai dari proses pengadaannya sampai dengan penyajian makanan, yang akan diberikan kepada warga binaan, dan lebih berfokus pada kualitas makanannya.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan selama 1 hari tersebut, peserta workshop dibagi menjadi 2 kelompok kerja yang membahas beberapa topik permasalahan, yang dilanjutkan dengan pemaparan hasil diskusi oleh masing masing kelompok serta diakhiri dengan penyusunan rencana tindak lanjut.

Red/photo. humas.itjen

IMG 6768

IMG 6738