SOSIALISASI TUNKIR BERBASIS KINERJA MELALUI SIMPEG KEMENKUMHAM

Slide1

Jakarta, 4 September 2018 - Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham) menggelar kegiatan Sosialisasi Penerapan Tunjangan Kinerja (Tunkir) Berbasis Kinerja Dalam Layanan Kepegawaian Terintegrasi yang Berbasis Merit Sistem di Lingkungan Kemenkumham, acara dimoderatori oleh Mufid, Kepala Bagian Kepegawaian, dan dibuka oleh Luluk Ratnaningtyas Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Menghadirkan Novi dan Dadang Kurniawan dari Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal (Setjen) sebagai narasumber yang akan membahas mengenai kebijakan tunjangan kinerja berbasis kinerja yang difasilitasi oleh aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian), acara ini berdasarkan hukum pada PERPRES Nomor 130 Tahun 2017 pasal 5 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenkumham.

Uji coba pembayaran Tunkir berbasis kinerja dilaksanakan mulai 23 Agustus-22 September 2018, sedangkan pembayaran Tunkir berbasis capaian kerja dimulai 23 September-22 Oktober 2018, dst.

Novi menyampaikan Pendekatan dalam pemenuhan Tunkir yaitu pegawai memiliki SKP (Sasaran Kerja Pegawai), melakukan perekaman kerja harian dan atasan bertanggung jawab atas bawahan untuk memberikan penilaian yang akan berpengaruh pada Tunkir. “Jika pegawai tidak membuat SKP atau tidak mencapai target SKP, akan dikenakan Hukuman Disiplin (Hukdis) berat, yaitu dipecat” ujar Novi.

Parameter perhitungan Tunkir dinilai berdasarkan Status (PNS/CPNS), Kehadiran (Absensi, izin, cuti, tugas belajar, dll), serta berdasar kepada Jurnal Harian dan Nilai Prilaku Kerja per Bulan, dengan rentang nilai 0-2 (25%-100%).

Beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh para pegawai yaitu pastikan telah menyusun SKP, memperhatikan saldo cuti yang telah terinput dan status kepegawaian (aktif, pensiun, tugas belajar, cuti, dll), memutakhirkan data nama dan kelas jabatan, memperhatikan pengisian jurnal harian, pengajuan cuti, izin, dinas luar dilakukan maksimal tanggal 22 setiap bulannya.

Novi menyampaikan bahwa Prinsip sistem pembayaran Tunkir tidak lagi dibebankan pada pegawai yang mengurus data absensi tetapi dibebankan pada atasan yang menilai kinerja bawahannya. Maka dari hasil dokumen penilaian tersebut Biro Kepegawaian Setjen dapat melakukan analisa terhadap kesesuaian kewenangan yang diberikan oleh atasan.

Dalam melakukan proses cuti dalam aplikasi SIMPEG terdapat dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu memperhatikan saldo cuti ter-update dan pastikan nama dan jabatan sudah benar.

“Semoga dengan aplikasi SIMPEG, database kepegawaian menjadi up to date” harap Novi. Red/Photo: Humas.Itjen

Slide2

Slide3