SEKJEN : TEMUAN MENURUN, PENDAPAT MENINGKAT
03 Mei 2016

Sekretaris Jenderal Bambang Rantam S dan Inspektur Jenderal Aidir Amin Daud saat memimpin Rapat dengan Tim BPK RI (03/05) Kesalahan bisa saja terjadi pada diri seseorang atau golongan maupun...

MENKUMHAM : JADIKAN WBP MENJADI MANUSIA YANG SEUTUHNYA
27 April 2016

Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan (Pas) Kementerian Hukum dan HAM yang ke-52, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yosanna H. Laoly mengikuti sekaligus menjadi Inspektur Upacara pada...

Kesalahan
  • JFolder::create: Tidak bisa membuat direktori

Fasilitasi Penerapan ARG/GBS

responsif genderPada hari ini Senin 25 April 2011 bertempat di Hotel Salak Bogor dan Acara ini akan dilaksanakan selama 2 hari. diselenggarakan Pembahasa tentang Fasilitasi Penerapan Anggaran Responsiif Gender bagi komponen perencana.


Acara yg dibuka pukul 13.00WIB oleh Ibu Asisten Deputi Bidang Polsuskam II Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang dihadiri oleh 10 eselon I dilingkungan Kemenkumham yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Pemasyarakatan, BPHN, Ditjen Administrasi Hukum Umum, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual, Balitbang HAM, Ditjen HAM, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Ditjen Imigrasi dan BPSDM.


Kegiatan ini adalah Kegiatan Lanjutan dari 2 kegiatan sebelumnya yg dimulai dari pertengahan Tahun 2009 dan bulan Pebruari 2011
Tujuan dari pembahsan ini adalah Bagaimana komponen perencana di setap eselon I dilingkungan kemenkumham dapat menerapkan anggaran yg berkerangka responsif gender sbg bahan masukan awal dalam perencanAan dan penganggaran dg memegang prinsip APKM (Akses, Parsisipasi, Kontrol dan Manfaat) yg kemudian akan dituangkan dalam KAK/TOR perencanaan penganggaran.

Dalam acara ini juga di hadiri oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, yang dalam paparannya menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan Anggaran Responsif Gender ini dititik beratkan pada para komponen perencana yang memang bersentuhan langsung dalam menyusunan dan merencanakan anggaran. Dalam arahannya juga Ibu karo Perencanaan mengatakan akan diselenggarakan Rapat Kooerdinasi Unit Pusat dan Para Kantor wilayah (Rakorwil) pada awal Mei 2010 dan akan mengundang Kementerian Pendayagunaan Perempuan sebagai pembicara untuk memberikan arahan dan masukan bagaimana menyusun anggaran dengan menerapkan GAP (Gender Analisys Pathway) dan Anggaran Rensponsif Gender (ARG) atau Gender Budget Statemen (GBS) untuk dapat diterapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian-Lembaga dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.