100 ORANG PEGAWAI KEMENKUMHAM, AKAN DIIKUTKAN SERTIFIKASI BIDANG KEUANGAN MELALUI IKATAN AKUNTANSI INDONESIA (IAI)

20-21 Juli 2016 Rekon Sem. I - Bandung 6

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan pembukaan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Semester I Tahun Anggaran 2016, yang dilaksanakan di Hotel Panghegar, Bandung Jawa Barat (20/07).

Pelaksanaan kegiatan tersebut, rencananya akan dilaksanakan selama 4 hari, mulai tanggal 20 sampai dengan 23 Juli 2016, dengan pelaksana Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Kegiatan Rekon Kemenkumham dibuka dan diresmikan sekaligus oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto yang ditandai dengan pemukulan gong dan “KAMI PASTI MEMPERTAHANKAN WTP” adalah tema yang diambil dalam kegiatan tersebut.

Rekon Kemenkumham mengundang beberapa narasumber yang juga sekaligus menjadi pendamping (supervisi) pelaksanaan diantaranya Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan didukung oleh Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan, serta Bagian Penatausahaan BMN Biro Pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM.

Kementerian Hukum dan HAM telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada bulan April 2016. Kementerian Hukum dan HAM mendukung setiap perubahan, selama hal itu mendatangkan nilai positif bagi kegiatan proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah melakukan terobosan baru yaitu mencoba untuk melakukan kegiatan rekonsiliasi dan menyusun laporan keuangan secara aplikasi berbasis web atau lebih dikenal dengan aplikasi e-rekon-lk.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto berharap bahwa kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Semester I Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan secara bersama-sama ini, dapat mempermudah dan mempercepat dalam hal keseragaman penyusunan LK Kementerian Hukum dan HAM.

20-21 Juli 2016 Rekon Sem. I - Bandung 5

“Dengan dikeluarkannya kebijakan penggunaan aplikasi e-rekon-lk, maka diharapkan proses rekonsiliasi menjadi lebih mudah, karena dapat dilakukan oleh semua satuan kerja secara mandiri dari lokasi mana saja tanpa harus datang ke KPPN lagi, dan juga membantu K/L dalam menyusun dan mengkompilasi laporan keuangan dalam single database guna terwujudnya keseragaman laporan keuangan pada tiap level tingkatan akuntansi, serta mempercepat proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan K/L” ujar  Bambang Rantam.

Kemudian ditambahkannya lagi, bahwa untuk mempertahankan sesuatu yang telah kita raih, lebih sulit jika dibandingkan proses ketika kita meraihnya. Namun demikian dengan adanya aplikasi e-rekon-lk, diharapkan kita dapat mempertahankan apa yang telah kita raih, harap Bambang

Kementerian Hukum dan HAM memiliki kurang lebih 300 orang yang ahli dalam bidang Keuangan, namun demikian penempatannya tidak pada satu tempat, tersebar dimana-mana. Kementerian juga akan merencanakan sebanyak 100 orang yang akan disertifikasikan melalui Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) bagi orang-orang atau pegawai yang memang ahli di bidang keuangan dan penempatannya akan jelas.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Aidir Amin Daud, memberikan spirit kepada seluruh peserta  dalam arahannya, bahwa seseorang tidak cukup bermodalkan keahlian saja, tetapi juga harus diringi dengan moral yang baik dalam diri orang itu sendiri.

20-21 Juli 2016 Rekon Sem. I - Bandung 1

“Keahlian atau kepandaian seseorang tidak bisa menutupi moral yang tidak baik, tapi moral yang baik mungkin saja bisa secara perlahan akan menghantar kepada berbagai keahlian atau kemampuan orang itu sendiri, untuk melakukan sesuatu hal yang baik pula” Imbuh Irjen.

Sebanyak lebih kurang 600 orang dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang turut hadir mengikuti acara pembukaan tersebut. Kegiatan tersebut didukung oleh tim dari Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Operator Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Operator Sistem Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) pada Unit Pusat dan Kantor Wilayah dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.      @red/foto : humas.itjen

20-21 Juli 2016 Rekon Sem. I - Bandung 3

20-21 Juli 2016 Rekon Sem. I - Bandung 4