KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM

02 Agt 2016  5 LPAS dan LPKA - Ditjen PAS

Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Aidir Amin Daud menghadiri kegiatan Konsultasi Teknis (Seminar Hari), yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Graha Pengayoman gedung utama Kementerian Hukum dan HAM Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (02/08).

Acara yang mengambil tema “Model Pendidikan Layanan Khusus bagi Anak pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)” dibuka secara langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto yang saat itu mewakili Menteri Hukum dan HAM berhalangan hadir.

Dalam laporan kegiatan yang disampaikan oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Djoko Setiono, mengatakan bahwa kegiatan ini adalah dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2016, yang sebelumnya secara Nasional telah dilaksanakan di alun – alun Pemerintah Daerah Mataram - Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 23 Juli 2016.

Berdasarkan database pemasyarakatan akhir tahun 2015, jumlah anak yang berada pada LPKA/Lapas/Rutan dan bermasalah dengan hukum sebanyak 2.993 anak. Hal ini terdapat penurunan jumlah angka yang sangat signifikan dari sebelumnya yaitu 5.358 (data 2012-2014), yang mendapatkan putusan pidana penjara.

Salah satu indikator bahwa konsep keadilan restoratif (restorative justice) dan upaya diversi sebagaimana telah diberlakukannya UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SSPA), memiliki dampak positif bagi anak yang berkonflik pada masalah hukum.

Paradigma keadilan restorative bertujuan untuk memulihkan hubungan yang disharmonis akibat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, melalui upaya mediasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Perlakuan pembinaan terhadap anak dan orang dewasa saat menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan, harus dibedakan. Dari sudut pandang psikologisosial, anak berkonflik adalah merupakan “korban” dari lingkungan maupun keluarga. Anak masih mempunyai pemikiran yang “Labil” dan belum dapat menentukan mana yang benar dan salah. Dan anak-anak juga masih membutuhkan pendidikan formal untuk kelanjutan masa depannya.

Anak yang berkonflik dengan permasalahan hukum juga merupakan kewajiban Pemerintah untuk memperhatikannya dan perlu perhatian yang khusus. Tidak hanya menjadi tanggungjawab Kementerian Hukum dan HAM saja, yang secara kebetulan ketempatan untuk menampung orang-orang (dewasa/anak) yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama (Kementerian lainnya/Pemerintah Daerah/Stakeholder) terutama dalam hal pendidikan formal maupun non formal, saat berada dalam jeruji penjara.

Kami berharap, ada perhatian dan kerjasama yang baik dari semua Stakeholder, tidak hanya dari anak-anak yang berada di luar proses hukum, tetapi juga perlindungan terhadap anak – anak yang berhadapan dengan permasalahan hukum, yang saat ini berada di dalam tahanan atau penjara” harap Sekjen dalam sambutannya.

Kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM selama satu hari, dihadiri oleh Pejabat dariKementerian pendidikan dan Kebudayaan dan sejumlah pimpinan tinggi pusat serta jajaran Pemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan beberapa narasumber yang akan mengisi acara tersebut.       @red/foto : humas.itjen

02 Agt 2016 Menkumham Kepada Pemasyarakatan

 

 

 

 

0