KEKOMPAKAN KEMENKUMHAM DENGAN BPKP DALAM MENGAWAL APBNP

14-09-2016 3

Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan Para Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemenkumham mendampingi Menteri Hukum dan HAM dan Deputi II BPKP dalam kegiatan teleconference bersama para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala UPT di seluruh Indonesia, membahas mengenai kebijakan penghematan anggaran tahun 2016, di ruang Control Room KAMI PASTI Lt. 19 Gd. Centra Mulia, Rabu (14/09).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2016 tentang langkah-langkah penghematan belanja Kementerian atau Lembaga dalam pelaksanaan APBN Perubahan tahun anggaran 2016, Kemenkumham telah menindaklanjuti dengan melakukan penghematan anggaran melalui self blocking sebesar 550 M.

Penghematan anggaran tersebut dilakukan pada 6 titik program kegiatan dari 12 program yang diemban oleh Kemenkumham diantaranya, program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya, program peningkatan prasarana aparatur, program Administrasi Hukum Umum, program pembinaan dan penyelenggaraan Pemasyarakatan, program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian, serta program pembinaan dan penyelenggaraan Kekayaan Intelektual.

Pada bulan Agustus 2016, Kemenkumham telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan BPKP terkait pendampingan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam APBN Perubahan Kemenkumham tahun 2016.

14-09-2016 1

“Dengan adanya penghematan, diharapkan pelaksanaan kegiatan tetap berjalan dengan optimal dan penyerapan anggaran Kemenkumham dapat lebih maksimal” harap Setjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto dalam laporannya.

Tujuan pendampingan ini adalah untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah dilakukan oleh para pelaksana pengadaan berdasarkan kejujuran, integritas dan kebenaran untuk mentaati prinsi-prinsip pengadaan sesuai dengan ketentuan yaitu efisiensi, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel.

Sedangkan lingkup pendampingan meliputi persiapan pembelian penyediaan, pelaksanaan pemilihan penyedia, tandatangan kontrak, pelaksanaan kontrak sampai dengan pemanfaatan barang jasa yang dibiayai dalam APBN Perubahan tahun 2016.

Terkait dengan restrukturisasi program dan kegiatan, Menkumham meminta kepada seluruh jajaran untuk bersama-sama melakukan evaluasi dan instrospeksi diri “dengan adanya penghematan anggaran ini, Saya akan menantang saudara-saudara untuk dapat mewujudkan realisasi penyerapan anggaran yang maksimal atau diatas 95%” ucap Yasonna menekankan kepada jajarannya, saat melakukan dialog dalam teleconference.

Selain itu, Menkumham juga memberikan apresiasi kepada BPKP yang telah ikut berperan serta dalam melakukan pendampingan terhadap pengelolaan anggaran APBNP Kemenkumham tahun 2016.

“Saya dan jajaran memberikan apresiasi positif terhadap kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara Kemenkumham dengan BPKP. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dari kami atas pendampingan yang telah dilakukan selama ini. Marilah kita pelihara dan tingkatkan keharmonisan dan kekompakkan kita dalam membangun Kemenkumham menjadi kelas dunia, imbuh Yasonna.

14-09-2016 4

Sementara itu, Binsar H. Simanjuntak Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyarankan kepada jajaran Kemenkumham untuk melakukan pemantauan terhadap pembangunan kontruksi yang sedang dirancang secara terus menerus, lakukan pengadministrasian dengan baik dan juga libatkan konsultan pengawas atas progress yang ada di lapangan dengan baik.

Kemudian Binsar juga mengharapkan agar para Kepala Kantor Wilayah/ Kepala UPT untuk terus melakukan komunikasi aktif dengan perwakilan BPKP setempat, guna meningkatkan penyerapan anggaran yang optimal.    @red/foto : humas.itjen

14-09-2016 2