HARI IBU : BEBASKAN DARI KEKERASAN

IMG 4967

Mari kita kembali ke masa lalu tepatnya pada tanggal 22 s/d 25 Desember 1928 bertempat di Yogyakarta, para pejuang wanita Indonesia dari Jawa dan Sumatera pada saat itu berkumpul untuk mengadakan Konggres Perempuan Indonesia I (yang pertama).

Pada Konggres Perempuan Indonesia I yang menjadi agenda utama adalah mengenai persatuan perempuan Nusantara; peranan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan; peranan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan bangsa; perbaikan gizi dan kesehatan bagi ibu dan balita; pernikahan usia dini bagi perempuan, dan lain sebagainya.

Kalau melihat kembali sejarah, sebenarnya sejak tahun 1912 sudah ada organisasi perempuan. Pejuang-pejuang wanita pada abad ke 19 seperti M. Christina Tiahahu, Cut Nyak Dien, Cut Mutiah, R.A. Kartini, Walanda Maramis, Dewi Sartika, Nyai Achmad Dahlan, Rangkayo Rasuna Said dan lain-lain secara tidak langsung telah merintis organisasi perempuan melalui gerakan-gerakan perjuangan.

Pada tanggal 22 Desember secara resmi ditetapkan sebagai Hari Ibu setelah Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959 menetapkan bahwa tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu dan dirayakan secara nasional hingga saat ini.

Begitu juga hari ini, Kamis (22/12), Kemenkumham menyelenggarakan Upacara memperingati Hari Ibu di Lapangan Upacara Bendera dengan tema "Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki untuk mewujudkan Indonesia yang Bebas dari Kekerasan, Perdagangan Orang, dan Kesenjangan Akses Ekonomi terhadap Perempuan”, selaras dengan arah kebijakan pembangunan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2015-2019 yang didasarkan pada Nawacita.

Peringatan Hari Ibu dihadiri oleh  para pimpinan tinggi madya, dan para pimpinan tinggi pratama, serta jajaran lainnya di lingkungan Unit Pusat Kementerian Hukum dan HAM.

Pada Amanat Menteri Hukum dan HAM yang dibacakan oleh Enny Nurbaningsih Kepala BPHN Kemenkumham selaku Inspektur Upacara, “Mari kita wujudkan lingkungan pembangunan yang kondusif di Indonesia, yang terbebaskan dari berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan”, ucapnya.

Selanjutnya Enny mengatakan bahwa Menteri Hukum dan HAM menginstruksikan kepada seluruh Pejabat/Pegawai Kementerian Hukum dan HAM untuk mendukung kesetaraan perempuan dan laki-laki serta menguatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari. Selain menerapkan untuk dirinya pribadi, Kementerian Hukum dan HAM juga dapat menjadi motor penggerak dilingkungannya untuk mewujudkan hal tersebut, katanya.

IMG 9343

IMG 4998

IMG 4928