RESIKO PENGADAAN DAPAT BERPOTENSI PADA KECURANGAN-KECURANGAN

IMG 3269

Dalam rangka peningkatan layanan pengadaaan barang dan jasa pemerintah, Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diselenggarakan oleh Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I, yang bertempat di Hotel Mercure, Bandung-Jabar (21/03).

Dihari pertama, rakor dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Tarsono yang saat itu mewakili Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, dengan mengundang seluruh jajaran pengelola unit layanan pengadaan baik tingkat pusat maupun kantor wilayah beserta beberapa pejabat tinggi pratama lainnya.

Di hari kedua kegiatan rakor (22/03), seluruh peserta rakor ULP mengikuti pembicaraan jarak jauh (teleconference) dengan para pimpinan tinggi madya pusat melalui media jaringan telekomunikasi internet, di ruang aula Kantor Wilayah Jawa Barat.

Dari ruang Control Room lt.19 gedung Ex. Sentra Mulia Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan Jakarta Selatan, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Aidir Amin Daud dalam percakapannya melalui media telekomunikasi jarak jauh (teleconference), mengajak kepada seluruh peserta rakor untuk menghindari resiko yang berpotensi kepada kecurangan-kecurangan.

“Pengelola ULP ini adalah pejuang-pejuang tangguh. Dalam pelaksanaan pengadaan, ULP berpotensi rawan menerima pungli. Saya ingatkan, jangan melakukan korupsi walupun satu rupiah pun. Untuk itu, mulai dari sekarang kita harus kerja baik, kerja jujur, Stop KKN dan manipulasi, ucap Aidir sedikit tegas.

Selain itu juga Irjen Kementerian Hukum dan HAM memberikan gambaran tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“Dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang semakin membaik pada jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan itu juga merupakan bagian dari perjuangan kita, kemarin kita dapat meraih juara berkali-kali dari Kementerian Keuangan, juara dari sisi penyerapan anggaran, pengelolaan PNBP, maupun pengadaan barang dan jasa.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto menekankan sekaligus memberikan apresiasi kepada pengelola ULP sebagai peserta rakor di jajaran Kementerian Hukum dan HAM dalam sambutan pertamanya.

IMG 3180

“Peran unit layanan pengadaan (ULP) sangatlah berat, harus dapat mengelola sistem pengadaan dengan baik, dan saya sangat mengapresiasi sekali. Yang menjadi perhatian penting adalah pengelola ULP harus paham betul apabila terjadi deviasi, itu akan menjadi sebuah persoalan bagi kita sampai kepada punishment, tegas Bambang, mengingatkan kepada peserta rakor.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan bahwa kepala ULP/anggota kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan yang bersangkutan; memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan yang terpenting adalah memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. @red/foto : humas.itjen

IMG 3211

IMG 3229

IMG 3261

 

0