IRJEN KEMENKUMHAM MENDAMPINGI MENTERI MENGHADIRI RAKER DPR RI

IMG 9272

Inspektur Jenderal Kemenkumham Aidir Amin Daud beserta Pejabat Tinggi lainnya mendampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly datang ke gedung nusantara II DPR dalam rapat kerja (raker) dengan komisi III DPR RI, Jakarta (12/7).

Dalam agenda pembahasan masa persidangan lima tahunan para anggota dewan, komisi III mengundang untuk meminta penjelasan Menteri Hukum dan HAM terhadap enam poin penting yang menjadi permasalahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

“Enam poin yang dipertanyakan menyangkut pada pemanfaatan teknologi terhadap pengawasan orang asing, evaluasi kinerja dan permasalahan yang kerap kali terjadi dalam Lapas maupun Rutan, perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual, program prioritas tahun 2018, pemanfaatan APBNP tahun 2017, serta tindaklanjut terhadap  Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2016” ujar Yasonna mejelaskan, sebelum menjawab pertanyaan.

Orang nomor satu di Kementerian ini memaparkan semua pertanyaan yang disampaikan kepadanya, didepan para anggota Komisi III DPR dan jajaran Kementerian yang mengikuti jalannya raker tersebut.

Usai pemaparannnya, Menkumham langsung dicecar beberapa pertanyaan oleh para anggota dewan. Ada beberapa hal menarik yang ditanyakan oleh anggota dewan dari fraksi yang berbeda, seputar permasalahan Lembaga Pemasyarakatan dan Imigrasi.

Salah satunya adalah persoalan penempatan Basuki Cahaya Purnama atau lebih dikenal Ahok dan pengawasan terhadap orang asing yang merupakan kewenangan dari Kemenkumham.

‘Mengapa Ahok masih tetap ditahan di Makobrimob, bukan di Lapas? Ujar salah satu anggota dewan dari fraksi PAN.

Yasonna menjelaskan alasannya mengapa menempatkan Ahok di Rutan Mako Brimob dan tak kunjung membawanya ke dalam Lapas, salah satunya adalah karena faktor keamanan dan keselamatan.

IMG 9383

“Saya tidak mengistimewakan Ahok, di dalam Lapas ada persoalan emosi yang tinggi, ada yang pro dan kontra, fifty-fifty. Silahkan bapak ibu yang mau mencoba sehari saja berada dalam Lapas” ucap Yasonna, disambut dengan tawa geli para anggota dewan.   

Kemudian dilanjut dengan pertanyaan dari salah satu anggota dewan dari fraksi Gerindra mengatakan, tenaga asing yang datang ke Indonesia untuk bekerja semakin banyak dan berlimpah, tetapi tenaga kerja indonesia untuk bekerja di luar saja sulit, apakah ini dipersulit oleh Imigrasi kita atau sebaliknya?.

“Memang kita akui, masih banyak calo-calo yang berkeliaran, menggoda petugas imigrasi kita dengan mengiming-imingi sejumlah uang untuk bisa meloloskannya masuk ke Indonesia. Sekarang Imigrasi telah membangun sistem aplikasi dan perangkat baru berbasis IT dalam memperketat pengawasannya. Setiap paspor orang asing yang masuk/datang ke Indonesia akan ditempelkan stiker (QR Code) yang tujuannya adalah memudahakan pengawasan terutama terhadap keberadaan dan kegiatan yang dilakukan orang asing di Indonesia” jawab Yasonna.

Dari keseluruhan pertanyaan yang disampaikan para anggota dewan kepada Menkumham yang terlewat dan belum terjawab, Yasonna berjanji akan menyampaikannya secara tertulis dan akan disampaikan melalui sekretariat Komisi III DPR RI.

“Pertanyaan yang terlewat dan belum terjawab, selanjutnya akan kami sampaikan secara tertulis” ujar Yasonna diakhir rapatnya.   red/poto : humas.itjen

IMG 9226

IMG 9275

0