IRJEN : KATAKAN NO, JIKA ITU SALAH

IMG 9583

Inspektur Jenderal Kemenkumham Aidir Amin Daud memberikan pembekalan kepada para peserta rekonsiliasi laporan keuangan semester satu tahun 2017 Kementerian Hukum dan HAM, yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM di hotel Harris Bekasi, Minggu (16/7).

Dalam penyampaiannya, Aidir menjelaskan tentang pentingnya peran pengawasan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Salah satu kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh Itjen Kemenkumham adalah mendorong terwujudnya good governance dan clean governance, sehingga Kemenkumham dapat meraih opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Opini WTP atas laporan keuangan Kemenkumham, sampai saat ini masih dapat kita pertahankan, itu karena hasil kerja keras kita semua. Kita mengikuti standar akuntansi pemerintah (SAP), yang sekarang sudah berbasis akrual” ucapnya.

Selain itu juga, Irjen Kemenkumham bepesan kepada seluruh peserta kegiatan untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dalam mengelola keuangan, yang dapat mengakibatkan suatu permasalahan.

“Mulai sekarang dalam mengelola keuangan, kita harus berani berkata tidak (NO), jika itu tidak benar” imbuhnya.

IMG 9478

Dalam pengarahan Sekretaris Jenderal Kemenkumham sebelumnya, Bambang Rantam Sariwanto mengatakan “kegiatan rekonsiliasi saat ini, seharusnya sudah tidak perlu lagi, karena kita sudah memiliki aplikasi e-rekon. Namun kita perlu mencocokkan dengan SIMAK BMN nya, agar dalam penyusunan LK dapat lebih baik.

Sekjen Kemenkumhan juga memberikan apresiasi kepada seluruh operator SAIBA dan SIMAK BMN dari daerah maupun tingkat pusat, yang turut serta dalam kegiatan saat itu.

“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala usaha dan kerja keras serta dedikasi yang telah saudara berikan, sehingga opini WTP yang telah kita raih ditahun sebelumnya dapat kita pertahankan”.

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran wajib menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Presiden melalui Menteri Keuangan, dimana bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.   red/poto : humas.itjen

IMG 9503

IMG 9422

IMG 9466

0