MENKUMHAM MELAKUKAN MUTASI DAN PROMOSI TERHADAP 79 ORANG PEJABAT TINGGI PRATAMA

IMG 9890

Saudara harus bersinergi, dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi serta mampu menjadi katalisator bagi perubahan atau inovasi positif yang berdampak bagi kemajuan organisasi Kemenkumham

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham Aidir Amin Daud menjadi saksi dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI bersama dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto, Rabu (19/7)

Berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-27.KP.03.03 tahun 2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Menkumham Yasonna H Laoly melantik 79 orang pejabat tinggi pratama dalam rangka mutasi,promosi jabatan serta penyegaran bagi pegawainya yang dinilai mempunyai kinerja yang baik.

Proses mutasi dan promosi adalah hal yang wajar, untuk memperkuat dan mampu membawa menjadi yang terbaikdemikian amanat yang disampaikan Menkumham saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Selanjutnya, Yasonna mengajak kepada seluruh pejabat yang dilantik agar bisa menjadi contoh dalam meningkatkan etos kerja sebagai abdi negara untuk melakukan hal yang terbaik bagi instansi.

IMG 9907

Saudara harus mampu menjadi panutan yang baik bagi bawahannya. Tunjukkan prestasi Saudara dimanapun ditempatkan, dan terus berdoa agar mendapat berkah dari Allah SWT”, ujar Yasonna.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan adalah bagian dari kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kompetensi dan karier pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu prosesi pelantikan hendaklah dimaknai dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu.

Pertimbangan utama yang digunakan dalam menentukan jabatan bagi setiap pegawai adalah kompetensi, pengabdian, dan komitmen terhadap tugas serta tanggung jawab. Oleh karenanya, setiap pejabat hendaknya memiliki wawasan yang luas dan siap membantu pimpinan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Dengan demikian, diharapkan para pejabat dapat menjadi roda penggerak organisasi.

“Pejabattinggi pratama harus mampu menjalani fungsi-fungsi manajerial, fungsi administrasi, dan fungsi pelayan publik serta leadership dengan satu transformasi yg baru di dunia digital saat ini” imbuh Yasonna.

Kementerian Hukum dan HAM membutuhkan aparatur pemerintah yang mampu dan mau bekerja keras, serta bersinergi untuk melakukan percepatan pelaksanaan program yang telah direncanakan.  Oleh karena itu Menkumham menegaskan kepada pejabat yang baru dilantik agar jangan terus ber-uforia, akan tetapi segera menyusun program kerja untuk meningkatkan kualitas kinerja.

Para pejabat yang baru saja dilantik merupakan pejabat pilihan yang mampu untuk menjawab perkembangan dan dinamika yang terus bergerak maju. Jabatan yang diberikan selain patut disyukuri, juga harus dapat dijaga dan diimbangi dengan prestasi, kejujuran dan keikhlasan dalam bekerja. Karena dalam rangka menciptakan tatanan kepemerintahan yang baik, diperlukan adanya penempatan aparatur yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Dalam acara tersebut dilakukan penandatangan berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas yang disaksikan oleh Irjen dan Sekjen serta Menkumham, dan dihadiri pula oleh pejabat tinggi madya dan pratama lainnya yang hadir dalam acara tersebut.  @red/poto : humas.itjen

IMG 9810

IMG 9858

IMG 9864

IMG 9878

IMG 9881

IMG 9975