KEMENKUMHAM MEMUTUS MATA RANTAI PUNGLI

IMG 0656

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi, beserta Irjen Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Erna M. Mochtar serta Bibit Slamet Riyanto yang mewakili Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, menjadi pembicara saat panel ke-dua kegiatan workshop nasional saber pungli tahun 2017.

Sebagai penyelenggara kegiatan, Kementerian koordinator bidang polhukam (Kemenko Polhukam), mengundang seluruh peserta workshop dari tim UPP saber pungli seluruh Indonesia, baik yang berada pada tingkat Kementerian maupun pemerintah daerah propinsi, yang diselenggarakan selama tiga hari mulai dari tanggal 2 s.d 4 Agustus 2017 dan ditempatkan di Hotel Mercure Convention Ancol, Jakarta Utara.

Sebagai pemateri kelima pada sesi panel ke-2 kegiatan workshop saber pungli, Dirjen HAM Muailimin Abdi yang mewakili Menkumham menjelaskan tentang strategi dan regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenkumham dalam mengatasi pungli pada lingkup Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Dalam paparannya, Mualimin menjelaskan tentang kilas balik struktur organisasi yang berada pada Kementerian Hukum dan HAM serta langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM dalam memberantas pungli.

“Jajaran Kemenkumham sudah berusaha memutus mata rantai pungli terhadap pelayanan masyarakat, bukan hanya pemasyarakatan dan imigrasi saja, semua pelayanan sudah berbasis online, dan kita sudah tidak saling bertemu” ucapnya.

Kegiatan workshop saber pungli secara nasional ini diharapkan dapat menjadikan  pencerahan bagi anggotanya dalam mewujudkan satgas saber pungli yang profesional dan juga dapat menekan angka praktek pungutan liar serta membangun budaya masyarakat yang anti pungli. @red/poto : humas.itjen

IMG 0494

IMG 0453

IMG 0567