PEMASYARAKATAN MENJADI PERHATIAN KEMENKUMHAM

IMG 5189

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mendapatkan pagu alokasi anggaran TA 2018 sebesar Rp. 10.591.410.243.000,- berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-162/MK.2/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2018 Hasil Rapat Pembahasan Panitian Kerja Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR-RI dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang APBN TA 2018, Jakarta (24/10)

Sehingga anggaran tersebut akan dialokasikan pada Belanja Pegawai, Belanja Barang Operasional, Belanja Bahan Makanan, Belanja Non Operasional, PNBP, dan Tambahan Belanja Prioritas.

Dimana, Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan Tambahan Belanja Prioritas sejumlah Rp. 200.000.000.000,- dari yang diusulkan sejumlah Rp. 6.325.784.552.000,- yang dipergunakan untuk pembangunan data center Kemenkumham dalam rangka mendukung implementasi e-government yang dialokasikan pada pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Pemasyarakatan menjadi perhatian Komisi III, karena setiap anggaran yang besar ini salah satunya program pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan selalu ada saja masalah yang kita dengar, baik itu pembinaan aparatur lapas sendiri, ucap Masinton Pasaribu anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BNN.

Kemudian saya juga lagi investigasi penggunaan anggaran tahun kemarin terkait pembangunan Lapas dan Rutan sehingga menjadi masalah. “Nah… ini, agar tidak ada lagi yang kita dengar yang terjadi di Lapas”, tambahnya.

Berdasarkan penyataan Masinton, permasalahan di Pemasyarakatan akan menjadi perhatian Kemenkumham, jawab Bambang Rantam Sariwanto Sekretaris Jenderal Kemenkumham.

Bahwa dari anggaran 4 Triliun sebagian besar adalah untuk Belanja Pegawai Lapas 1.7 Triliun, Belanja Bahan Makanan Narapidana 1.2 Triliun dan Belanja Operasional 1.1 Triliun. “Ini sebenarnya adalah prioritas kas rutan”, jelasnya.

Selanjutnya, dari hasil pembahasan penyempurnaan RAPBN Tahun 2018 akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan dalam pembicaraan Tk. I dan II Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2018, ucap Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo.

Rapat ini dihadiri oleh Asrena Polri, Sekjen Kemenkumham, Jambin Kejagung, dan BNN serta Pimpinan Tinggi lainnya dari masing-masing instansi yang bertempat di Ruang Komisi III DPR RI, Gd Nusantara II Paripurna Lt 1, Jakarta. Red/Photo: Humas.itjen

IMG 5169

IMG 5175