KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM GELAR DEKLARASI JANJI KINERJA

DSC 3577

Kegiatan apel pagi awal tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) ditandai dengan pengucapan atau deklarasi janji kinerja oleh seluruh pejabat dan pegawai dijajaran Kementerian. Deklarasi tersebut disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dan juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Asman Abnur, yang saat itu diundang untuk hadir menyaksikan penandatanganan Janji Kinerja para Pimpinan Tinggi di jajaran unit pusat Kemenkumham, Jaksel (8/1/2018).

Tidak hanya dijajaran pusat saja yang melakukan hal tersebut. Secara serentak seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta satuan unit kerja lainnya se-Indonesia, juga melaksanakan kegiatan apel pagi dan deklarasi janji kinerja tahun 2018.

“Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2018, bukan hanya sekedar diucapkan, melainkan harus segera diimplementasikan dalam perjalanan kita berkinerja sepanjang tahun 2018.  Tantangan dan hambatan jangan dijadikan kendala dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang efektif dan efisien (good governance). Jadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang untuk berbuat yang terbaik dengan mengerahkan kemampuan dan daya upaya yang dimiliki, ucap Yasonna dalam sambutannya, saat menjadi Inspektur Apel.

Janji kinerja yang telah disepakati merupakan salah satu cara untuk memotivasi agar kita bergerak secara serentak berkinerja untuk Kementerian Hukum dan HAM yang lebih berprestasi. Capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dapat ditingkatkan dan dipertahankan khususnya Pelayanan Publik yang telah dievaluasi oleh Ombudsman RI memperoleh "zona hijau" artinya kualitas pelayanan harus lebih baik lagi, tambahnya.

Tahun 2018 adalah tahun keempat dalam kerangka pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai tahun politik. Dan tahun tahun 2019 nanti, akan dilaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum, oleh karena itu sebagai Aparatur Sipil Negara, harus menjaga netralitas, dan bebas dari paham politik manapun sebagaimana amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 Tahun 2014.

Yasonna juga menghimbau kepada jajarannya, dengan kenaikan tunjangan kinerja dapat menjadi motivasi untuk berkinerja melaksanakan reformasi birokrasi melalui implementasi 8 (delapan) area perubahan secara konsisten, dan mendorong satuan kerja sampai kepada Unit Pelaksan Teknis (UPT) agar berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yang akan dinilai oleh Menpan, serta hilangkan budaya "pungutan liar (Pungli)"

“Ini penting, karena WBK/WBBM adalah salah satu bukti bahwa jajaran Kemenkumham berkomitmen untuk berkinerja lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien” ucap Yasonna.

Diakhir sambutannya, Yasonna berharap kepada seluruh jajarannya untuk fokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, dengan memperhatikan output, outcome, dan impact yang dihasilkan dengan manfaatkan APBN dengan secermat mungkin untuk aktivitas yang berdampak langsung kepada rakyat.

Pada kegiatan apel pagi tersebut, Inspektur Jenderal Kemenkumham Aidir Amin Daud bertindak sebagai pembaca Deklarasi Kinerja Kemenkumham Tahun 2018, dan Inspektur Wilayah VI Sulistiarso, bertindak sebagai komandan apel tersebut. Red/Photo: Humas.itjen

IMG 9487

DSC 3617

IMG 9392

IMG 9459