MENKUMHAM : KEMENKUMHAM AKAN MEMPERTAHANKAN WTP

IMG 9882

Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan kunjungan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam rangka Entry Meeting terhadap pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham TA. 2017.

Dalam rapat entry meeting ini BPK menyampaikan 2 (dua) agenda yang dilaporkan kepada Kemenkumham yaitu terkait :

1.Pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham tahun 2017; dan

2.Penyampaian LHP Kinerja dan permasalahan dalam LHP Kinerja atas pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing yang memperoleh fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Penanganan Kelebihan Over Kapasitas (Over Capacity) pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Penyampaian laporan dalam rapat entry meeting ini disampaikan oleh Dr. Agung Firman Sampurna (Anggota I BPK) dihadapan Yasonna H Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Bambang Rantam Sariwanto (Sekretaris Jenderal), Aidir Amin Daud (Inspektur Jenderal) dan jajaran Pejabat Tinggi Madya serta Pratama di lingkungan Kemenkumham unit pusat yang berlangsung di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi (Ex. Sentra Mulia) lt. 19, Selasa (23/01).

Agung menyampaikan mengenai arahan Presiden terkait kewajiban entitas untuk mengelola keuangan negara dengan baik harus WTP wajib dan Kinerja meningkat.

Penyampaian mengenai tindaklanjut rekomendasi LHP hasil pemeriksaan tahun 2005 s.d 2017 terhadap Kemenkumham jumlah rekomendasinya yaitu sebesar 1.712 temuan dimana 80.08% (sesuai rekomendasi), 9.29% (belum sesuai rekomenadasi), 10.57% (belum ditindaklanjuti) dan 0.06% (tidak dapat ditindaklanjuti), ucap Agung kepada Menkumham dan jajarannya.

Permasalahan LHP terhadap Keimigrasian yaitu dengan mulainya diterapkan Perpres no. 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan serta peningkatan beban pengawasan Keimigrasian, disisi lain LHP terhadap Pemasyarakatan juga disampaikan terkait over kapasitas dimana menyangkut sinergitas atar penegak hokum dalam suatu system peradilan pidana, ujar Agung.

Yasonna menyampaikan mengenai kewajaran informasi keuangan Kemenkumham yang disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pada :

1.Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

2.Kecukupan pengungkapan;

3.Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan

4.Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Kementerian Hukum dan HAM berupaya untuk melakukan langkah-langkah demi mewujudkan terciptanya kelola keuangan yang baik dan bersih, sebagai berikut :

1.Penerapan system pembukuan keuangan negara yang terpadu secara utuh dan menyeluruh;

2.Penerapan anggaran berbasis kinerja;

3.Kebijakan mengenai pengadaan SDM di bidang akuntansi;

4.Penataan kembali fungsi pegawasan intern di lingkungan Kemenkumham. Aparat pengawasan intern diupayakan lebih berperan sesuai dengan tujuan pendiriannya;

5.Melaksanakan peningkatan kompetensi Pejabata dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN;

6.Melaksanakan pembinaan serta monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada kantor satuan kerja di lingkungan Kemenkumham.

Diakhir penyampaiannya Menkumham berjanji akan mempertahankan dan meningkatkan kinerja Kemenkumham demi mendapatkan WTP dalam penilaian yang dilakukan oleh BPK. Red/Photo: Humas.itjen 

IMG 9997

IMG 9870

IMG 9879