5 HAL YANG HARUS DIINGAT CPNS

Slide1

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada hari ini, Kamis (29/03) menerima pembekalan dari Inspektur Wilayah (Irwil) II Itjen Kemenkumham, Nugroho yang bertempat di Auditorium Itjen Kemenkumham Lt. 16 Kuningan, Jakarta.

Pembekalan kali ini ada yang berbeda yaitu posisi tempat duduknya yaitu berbentuk setengah lingkaran, supaya para CPNS benar-benar mendengarkan dan memahami apa yang Irwil II akan disampaikan terkait tugas dan fungsi (tusi) Inspektorat Wilayah II Itjen Kemenkumham.

Nugroho menyampaikan kepada CPNS Itjen Kemenkumham, “Ada 5 hal yang harus diingat yaitu tidak boleh pungli, tidak boleh terlibat narkoba, tidak boleh selingkuh, tidak boleh membawa barang inventaris (BMN) dan tidak boleh tidak masuk berturut-turut sampai dengan 46 hari”, tegasnya.

Selain itu, kalian juga sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mempunyai prinsip yaitu disiplin, patuh, rajin, aktif dan kreatif, loyalitas, dan kemauan yang tinggi untuk belajar, ujarnya.

Seperti yang Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly selalu bilang, “Kalian semua bersih, kami tunjuk kalian tidak boleh pungli, tidak boleh suap, dan saya punya hak tuntut kalian untuk bersih, dan saya punya hak moral untuk menuntut kalian agar selalu bersih”, tegasnya.

Selain itu, “Kalian harus penuhi kewajiban, baru kemudian mempertahankan hak”, pesan Nugroho kepada CPNS.

Tidak hanya itu, “untuk menjadi tidak baik itu mudah, gratis dan mendapat keuntungan finansial, namun untuk menjadi baik adalah hal yang sulit”, tambahnya.

Inspektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Ditjenpas, Ditjen HAM, Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, NTB, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.

Tugas Inspektorat Wilayah II terdapat dalam Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM. Wilayah Riau ada 30 Satuan Kerja (Satker), Jawa Barat ada 49 Satker, Kalimantan Tengah ada 19 Satker, NTB ada 21 Satker, Sulawesi Tenggara ada 15 Satker, dan Maluku ada 23 Satker. Sedangkan pada Ditjen HAM ada 34 Satker dan Ditjenpas ada 726 Satker di seluruh Indonesia. Red/Photo : Humas.Itjen

Slide3

Slide2