MENKUMHAM MENDAPAT APRESIASI DARI ANGGOTA KOMISI III DPR RI

Slide1

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pada Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham karena melakukan penguatan kepada CPNS Pemasyarakatan di 15 Propinsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Pada Tahun 2018, penambahan Pegawai Pemasyarakatan sebanyak 14.179 Pegawai untuk tugas pengamanan dan JFU Pemasyarakatan yang dilakukan seleksi pada tahun 2017. Dimana, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pernah bilang, bahwa seleksi penerimaan CPNS di Kemenkumham dapat dijadikan contoh untuk instansi lainnya, ucap Yasonna.

Selain itu, dengan penambahan pegawai ini diharapkan bisa menjadii penguat di tengah-tengah overkapasitas dan kekurangan staf sipir pengamanan bagi Kemenkumham serta kinerja di Lapas bisa berjalan baik, harap Yasonna.

Kemudian, dalam bidang Imigrasi sudah melakukan inovasi dalam pengawasan orang asing dengan menggunakan sistem QR Code. QR (Quick Response) adalah sebuah kode matriks (atau dua-dimensi bar code) yang dibuat oleh perusahaan Jepang Denso-Wave pada Tahun 1994.

“Jadi, kalau WNA pesan tiket, kita jadi mengetahui dimana dia pergi dan tinggal, ujar Yasonna. Dimana, Sistem QR Code bertujuan untuk melakukan pengawasan Orang Asing di 5 TPI Besar.

Rapat Kerja kali ini membahas Permasalahan dan solusi yang kerap terjadi di Bidang Pemasyarakatan terkait Overkapasitas, kerusuhan dan seterusnya, Respon terkait perbaikan di sistem legislasi dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pengawasan Orang Asing.

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa Komisi III DPR RI meminta kepada Menkumham untuk meningkatkan kinerja dalam rangka percepatan penyelesaian target lesgislasi serta melakukan upaya-upaya yang lebih terukur guna menetapkan prioritas program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan profesionalisme kerja di bidang Pemasyarakatan. Terutama dalam melakukan pengawasan terhadap jaringan pengendalian dan peredaran narkoba di Lapas/Rutan, mencegah potensi permasalahan keamanan serta implementasi berbagai program yang merupakan upaya untuk mengurangi kelebihan penghuni di berbagai LP/Rutan dan mencapai tujuan Pemasyarakatan.

Selain itu, Komisi III DPR RI juga meminta untuk melakukan pengawasan secara lebih ketat terhadap keberadaan Orang Asing termasuk Tenaga Kerja Asing di Indonesia untuk mencegah pelanggaran hukum dan keimigrasian sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Rapat Kerja dihadiri oleh Anggota Komisi III DPR RI dari 6 Fraksi dan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemenkumham yang bertempat di Ruang Rapat Komisi III DPR RI Gedung Nusantara III, Jakarta (11/04). Photo/Red: Humas.Itjen

Slide2

Slide3