IRJEN KEMENKUMHAM: PERBAIKAN DATA ANGGARAN KEMENKUMHAM HARUS AKURAT, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

IMG 5635

Bekasi, 17 Juli 2018 - Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Acara Pembukaan Rekonsilasi Data Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Semester I Tahun Anggaran 2018 bertempat di Hotel Harris Bekasi-Jawa Barat pada pukul 16.00 WIB sampai dengan 17.30 WIB. Acara ini dihadiri oleh Inspektur Jenderal, Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Keuangan, Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Unit Pusat dan Kantor Wilayah, serta Pejabat Administrator dan Pengawas.

Acara diawali dengan sambutan dari Tarsono selaku Kepala Biro Keuangan, menyampaikan bahwa dalam hal laporan keuangan Kemenkumham selalu memperoleh BPP Murni sejak Tahun 2010. Laporan keuangan tersebut juga diharapkan dapat dipertahankan sehingga rekonsiliasi data merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk menghasilkan laporan keuangan yang Akurat, Transparan, Akuntabel, dan amanah sesuai ketentuan Perundang-Undangan. Dasar hukum kegiatan ini yaitu peraturan Kementerian Keuangan No.177 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Laporan Keuangan kemudian tentang standar pemerintah berbasis, tujuan diselenggarakan Acara Rapat Pembukaan Rekonsiliasi ini adalah meminimalisasi perbedaan yang berkaitan dengan validitas dan akurasi data.

“Kemenkumham menjadi kebanggaan bagi kita semua. Karena untuk sekian kalinya berhasil mempertahankan opini WTP terhadap laporan keuangan.” ujar Sekjen Kemenkumham. Opini laporan keuangan merupakan sebuah manifestasi dalam melakukan pengolaan keuangan secara akuntabel. Bahkan opini WTP bukan lagi menjadi suatu prestasi tetapi sudah menjadi suatu kewajiban yang harus terjadi dan dilaksanakan.

Sambutan terakhir disampaikan oleh Aidir Amin Daud selaku lnspektur Jenderal, yang menegaskan bahwa seharusnya secara lebih awal kita menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar pemerintah. Beberapa pesan yang disarankan oleh beliau yaitu rekan-rekan yang membuat laporan keuangan harus paham seutuhnya, hal ini menjadikan Kepala Biro Keuangan dan Sekjen selalu mengadakan pelatihan-pelatihan seperti ini dengan bekerjasama dengan Ikatan Akuntansi Indonesia.

Sejak tahun 2015 laporan keuangan Kemenkumham berjalan dengan baik-baik saja. “Jangan sampai kita lengah di tengah jalan, dan jangan sampai ke depannya kalau ada pemeriksaan, kita (LK Keuangan Kemenkumham) tidak sesuai dengan akuntansi pemerintahan,” harap Irjen Kemenkumham. Red/Photo: Humas.itjen

IMG 5603

IMG 5584

IMG 5580

IMG 5599