GELAR RAPAT KERJA, KEMENKUMHAM BAHAS LAPORAN ANGGARAN DAN RENCANA TAHUNAN

IMG 5235

Jakarta, 5 Juli 2018 – Kementerian Hukum dan HAM menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI dalam rangka Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2017/2018. Rapat dimulai pukul 10.00 s.d 12.00 WIB, bertempat di Ruang rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II Paripurna Lt I, JL. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Rapat kerja dihadiri oleh 3 (tiga) Instansi Pemerintah, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Perwakilan Raker (Rapat Kerja) Kemenkumham dipimpin oleh Sekretaris Jenderal beserta Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Unit Pusat Kementerian Hukum dan HAM. Dalam laporan Pagu Indikatif TA (Tahun Anggaran) 2017 sebesar Rp.10.069.592.802.000,-. Untuk Pagu Anggaran T.A.2017 ditetapkan sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016 sejumlah Rp. 9.830.665.507.000,-, sedangkan Pagu Alokasi Anggaran T.A.2017 sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S-907/MK.02/2016 tanggal 31 Oktober 2016 sejumlah Rp. 9.371.789.548.000,-. Semua dana ini berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Tahun ini ada peningkatan 52% dari program yang dulu sudah ada, antara lain meliputi program kemasyarakatan, rumah tangga, dan lain-lain,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM”

ntuk Anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2018 sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-398/MK.02/2017 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan sejumlah Rp.9.903.490.795.000,-. Untuk Pagu Anggaran T.A. 2018 ditetapkan sejumlah Rp.10.391.410.243.000,-, anggaran ini dialokasikan untuk mendanai kegiatan Belanja Pegawai, Belanja Operasional, Bama Napi/Tahanan, Belanja Non Operasional, dan PNBP.

Berdasarkan hasil Rapat Pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintahan Pusat Badan Anggaran DPR RI dalam rangka pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang- Undang tentang APBN TA 2018, Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan tambahan Belanja Prioritas sejumlah Rp.200.000.000.000,- (Dua Ratus Milyar Rupiah). Dengan demikian, Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Hukum dan HAM 2018 menjadi sejumlah Rp.10.591.410.243.000,- yang berasal dari sumber pendanaan RM dan PNBP, sedangkan Realisasi Anggaran T.A. 2018 sebesar 52,50% (Rp.5.674.350.071.435,-) dari Pagu Rp.10.809.259.898.000,- dengan rincian per Unit Eselon I sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal, sebesar Rp.1.897.615.804.000,-

2. Inspektorat Jenderal, sebesar Rp.600.000.000,-

3. Ditjen Pemasyarakatan, sebesar Rp.3.738.448.371.000,-

4. Ditjen Imigrasi, sebesar 24.211.000.000,-

5. Ditjen Kekayaan Intelektual, sebesar Rp.205.149.439.000,-

6. Ditjen PP, sebesar Rp.6.756.453.000,-

7. Ditjen HAM, sebesar Rp.2.100.000.000,-

8. Balitbang Hukum dan HAM, sebesar Rp.1.150.500.000,-

9. BPSDM Hukum dan HAM, sebesar Rp.4.015.734.000,-

Dalam Rapat Kerja kali ini Kementerian Hukum dan HAM juga melaksanakan Prioritas Nasional bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan, dengan Program Prioritas Kepastian Hukum untuk mendukung Prioritas Nasional tahun 2018. Adapun anggaran untuk kegiatan ini sejumlah Rp.668.255.079.000,- yang dialokasikan untuk Proyek Prioritas Nasional (ProPN) Kepastian Hukum, diantaranya Program Administrasi Hukum Umum, Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Program Pembinaan Hukum Nasional, Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM.

Harapan Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM mengharapkan dengan adanya transparasi mengenai laporan dan penjelasan yang disampaikan dapat terus menjalin kerjasama baik agar tetap terpelihara dan terus berlanjut. Red/Photo: Humas.itjen

IMG 5211

IMG 5248