MENKUMHAM PERINTAHKAN IRJEN UNTUK TEMPATKAN AUDITOR DI DAERAH

Slide1

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, memanggil para kepala kantor wilayah (Kakanwil) dan kepala divisi pemasyarakatan (Kadivpas) serta seluruh kepala lembaga pemasyarakatan (Kalapas) dan kepala rumah tahanan negara (Karutan) se-Indonesia, untuk menerima arahan orang nomor satu di jajaran Kementerian. Mereka dikumpulkan di ruang graha pengayoman gedung Kementerian Hukum dan HAM, kuningan Jaksel (25/7).

Pemanggilan tersebut dimaksudkan karena sang Menteri ingin melakukan pembenahan di jajaran pemasyarakatan, pasca adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada kepala Lapas Sukamiskin, sabtu dini hari, 21 Juli 2018.

KPK menemukan adanya kasus jual beli fasilitas yang dilakukan pihak lembaga pemasyarakatan (Lapas) kepada tahanan tindak pidana korupsi (TIPIKOR). Hal ini tentunya menjadi momok memalukan bagi Kemenkumham.

“Peristiwa OTT Kalapas Sukamiskin (Wahid Husein), telah mencoreng Kementerian Hukum dan HAM” ucap Yasonna.

Di masa kepemimpinan Yasonna menjadi Menteri Hukum dan HAM, sudah beberapa kali kepala lembaga pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin diganti, dan ini membuat sang Menteri kesal.

“Saya sungguh-sungguh sangat kecewa. Sudah kali keenam, Saya mengganti Kalapas Sukamiskin” tegas Menkumham.

Dengan berulangkalinya terjadi penyalahgunaan kewenangan pada jajaran pemasyarakatan,  Yasonna menginkan adanya Revitalisasi ditubuh pemasyarakatan.

“Ini saatnya kita harus bebenah, lakukan revitalisasi”

Banyaknya isu yang muncul pada jajaran pemasyarakatan, Menkumham menyampaikan lima hal penting untuk membenahi sistem pemasyarakatan, diantaranya:

1.Meminta kepada Inspektur Jenderal Kemenkumham untuk menempatkan auditor madya pada masing-masing Kanwil Kemenkumham yang fungsinya untuk mendampingi, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan pemasyarakatan;

2.Seluruh pejabat Kemenkumham segera mengisi dan melakukan update LHKPN masing-masing, selanjutnya dikirimkan ke KPK paling lambat 1 minggu setelah acara ini (25/7);

3.Para pejabat wilayah (Kakanwil, Kadivpas, dan Kepala UPT), untuk turununtuk melakukan peninjauan agar tidak ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

4.Pelaksanaan tugas dan fungsi agar dipedomani semua acuan bekerja yang dimiliki antara lain SOP, ORTA, SE, Permen dan lain-lain;

5.Fungsi Wasdal yang dimiliki harus dilaksanakan secara rutin dan berkala untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas internal Kementerian, yang diminta oleh Menteri Hukum dan HAM untuk mendampingi didaerah, harus mempunyai kreativitas dan tetap dalam rentan kendali pengawasan.

“Kalau salah, ingatkan dan bimbing mereka dengan baik” harap Menteri.

Kemudian ditambahkannya lagi, para auditor harus dapat menjamin kualitas, akuntabilitas kinerja pemasyarakatan, “Jangan hanya melakukan audit saja, tetapi harus mengedepankan pada aspek pembinaan, pendampingan untuk tugas pengawasan, serta peningkatan kualitas kompetensi APIP” ujarnya.  

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM melantik 13 orang pimpinan tinggi pratama dijajaran pemasyarakatan. Menteri menginginkan adanya perbaikan-perbaikan ditubuh pemasyarakatan yang dapat menciptakan energi yang PASTI, menuju pemasyarakatan yang SMART.

Ketigabelas orang pimpinan tinggi pratama yang dilantik itu, diantaranya :

1.Drs. Ibnu Chuldun, Bc.IP., M.Si, sebagai Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat

2.Dewa Putu Gede, Bc.IP., MH, sebagai Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah

3.Sutrisman, Bc.IP., SH, sebagai Kepala Kantor Wilayah Banten

4.A Yuspahruddin, Bc.IP., MH, sebagai Direktur Keamanan dan Ketertiban

5.Lilik Sujandi, A.Md.IP., M.Si, sebagai Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

6.Abdul Aris, Bc.IP., MM, sebagai Kadiv Pemasyarakatan Sumatera Utara

7.Syafar Pudji Rochmadi, Bc.IP., MH, sebagai Kadiv Pemasyarakatan Gorontalo

8.Krismono, Bc.IP., SH, sebagai Kadiv Pemasyarakatan Jawa Barat

9.Drs. Anas Saeuful Anwar, Bc.IP., M.Si, sebagai Kadiv Pemasyarakatan Jawa Timur

10.Taufiqurrakhman, SH., M.SI, sebagai Kadiv Pemasyarakatan Banten

11.Dwinastiti, Bc.IP., MM, sebagai Kadiv Pemasyarakatan Nusa Tenggara Barat

12.Tejo Harwanto, Bc.IP., M.Si, sebagai Kalapas Kelas I Sukamiskin

13.Budi Argap Situngkir, A.Md.IP., MH, sebagai Kalapas Kelas I Medan