FGD KEMENKUMHAM-KPK

lapasrutan-di-sumut-terbanyak-laporan-pungli-623995-1(Analisa/irin juwita). DISKUSI: Direktorat Pencegahan KPK-RI, Agus Priyanto (kanan), Sekretaris I UPP Kemenkumham, Luluk Ratnaningtyas (tengah), Kakanwil Kemenkumham Sumut, Priyadi saat berdiskusi dengan seluruh UPT jajaran Kemenkumham Sumut, di Medan, Selasa (25/9).

Medan, (Analisa). Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Luluk Ratnaningtyas mengatakan banyak mendapatkan pengaduan masyarakat tentang pungutan liar (pungli) di unit pelaksana teknis (UPT) lapas/rutan yang berada di Sumatera Utara. Tetapi, pengaduan ini mampu diselesaikan dengan baik dan tuntas oleh Kanwil Kemenkumham Sumut serta UPT jajarannya.

Hal ini dikatakannya dalam Focus Group Discussion (FGD) peran unit pemberantasan pungli (UPP) Kemenkumham Pusat dan Kantor Wilayah serta pengendalian gratifikasi yang digelar Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Hotel Royal Suite Medan, Selasa (25/9).

"Di Sumut banyak pengaduan terkait pungli. Tapi bisa diselesaikan dengan tuntas. Bukan berarti daerah lain bersih, bisa saja karena tidak mau melaporkan. Keterbukaan di Sumut harus diapresiasi karena mau melaporkan dan diselesaikan," katanya. 

Sebagai badan pengawas pelaksanaan operasional pelayanan teknis, pihaknya mencatat berdasarkan instansi, Sumut berada di posisi pertama yang kemudian disusul Jawa Barat. Kemudian, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. 

Menurut Sekretaris I UPP ini, Kepala UPT harus melakukan transparansi anggaran dan kegiatan menggunakan aplikasi Kemenkumham. Kemudian ia berharap agar para Kepala UPT untuk melaporkan hal-hal yang diterima ke Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kemenkumham untuk menghindari gratifikasi. 

 "Tentunya kita berharap dukungan dan peran dari semua pihak. Baik itu pimpinan, pegawai serta masyarakat untuk meniadakan pungli dan gratifikasi ini,"ucapnya. 

Ubah persepi

Direktorat Pencegahan KPK-RI, Agus Priyanto, dalam arahannya meminta UPT Kanwil Kemenkumham Sumut untuk mengubah persepsi kesuksesan dalam kariernya. "Persepsi kesuksesan menurut pegawai negeri berubah menjadi meraih kekayaan sehingga menganulir jabatan dan tanggung jawabnya sebagai ASN," terangnya.

Disebutkannya, penerimaan hadiah oleh ASN dilarang. Berapa pun ukuran pemberian hadiah tersebut tetap dilarang dan hukumannya adalah gratifikasi. "Yang namanya hadiah kepada PNS itu gratifikasi namanya. Tidak ada ukuran berapa hadiah yang wajib dilaporkan karena pasti ada kepentingan transaksional di situ," katanya.

Sementara, Kepala Kanwil Kemenkumham Sumut, Priyadi, mengaku pihaknya terus melakukan upaya-upaya untuk menuju zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

Tetapi lanjutnya, permasalahan yang terjadi pemahaman tentang pelayanan publik tidak menyentuh secara menyeluruh. Karena, nantinya pelayanan tersebut muaranya ke arah UPP dan gratifikasi. "Kami di Sumut ingin membangun wilayah yang baik, sehingga sosialisasi seperti ini harus dilakukan," ungkapnya. 

Ia merasa kebobolan terkait tertangkapnya petugas Lapas Lubukpakam yang terlibat peredaran narkotika. Padahal setengah jam sebelum kejadian itu, pihaknya sidak bersama Kepala Divisi Pemasyarakatan. Tentunya, Kemenkumham Sumut merasa dikhianati oleh tindak oknum tersebut. 

"Kami juga sudah membentuk tim kode etik wilayah untuk UPT masing-masing. Oleh karena itu, saya meminta adanya sosialisasi ini seluruh jajarannya mendapatkan pencerahan untuk semua," ungkapnya. (wita)

Siaran langsung: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=241864023164400&id=101746656537875

Sumber: http://harian.analisadaily.com/kota/news/lapasrutan-di-sumut-terbanyak-laporan-pungli/623995/2018/09/26