Pengaduan >> INSPEKTORAT JENDERAL P.O. BOX 3489

DPR Sahkan RUU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Jakarta, Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (28/10), mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Dikriminasi Ras dan Etnis. Diharapkan dengan disahkannya undang-undang tersebut maka tidak ada lagi diskriminasi ras dan etnis di Indonesia.

Dalam Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR MUhaimin Iskandar, Ketua Pansus RUU Penghapusan Ras dan Etnis DPR Murdaya Poo menjelaskan, Indonesia merupakan negera yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Indonesia juga telah meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 atau Penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial.

Dengan meratifikasi konvensi tersebut, maka secara de facto dan de jure Indonesia menjadi Negara yang secara resmi mengikatkan diri terhadap isi konvensi tersebut, ujar Murdaya.

Ia menambahkan bahwa UU tentang Penghapusan Dikriminasi Ras dan Etnis pada hakikatnya merupakan manifestasi dari keseriusan DPR dalam melaksanakan pembangunan hukum nasional melalui pembentukan undang-undang baru. RUU ini juga merupakan usul inisiatif DPR.

Ketentuan Pidana

Murdaya Poo menjelaskan pembahasan RUU ini sempat terhenti selama satu tahun di tingkat panitia kerja (panja). Terhentinya pembahasan tersebut karena tidak ditemukannya kesepakatan mengenai bab ketentuan pidana.

“Buntunya pembahasan mengenai ketentuan pidana disebabkan belum adanya kesepakatan terhadap penggunaan pidana minimum khusus kepada pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis,” kata anggota fraksi PDIP ini.

Pidana minimum khusus hanya diberikan terhadap kejahatan serius yang menimbulkan efek dan dampak kerugian yang luar biasa dalam masyarakat seperti tindak pidana terorisme, penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana pencucian uang.

Panja akhirnya dapat menyepakati pemidanaan bagi pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis bukan termasuk pidana minimum khusus.

“Hanya saja untuk memberikan efek jera dan juga dalam upaya preventif, pemidanaan terhadap pelaku diskriminasi ras dan etnis disesuaikan dengan ketentuan KUHP, dengan ditambah pemberatan sepertiga kepada pelakunya,”katanya.

Alamat

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi lt.16 (ex. Gd.Sentra Mulia),

Jl H.R. Rasuna Said No.Kav X-6, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

No Telp. (021) 525 3004

Situs Terkait

Mahkamah AgunG
Mahkamah konstitusi
ORI
PMPRB copy
PPATK
ukpppp

Aplikasi

lpse   sirup   lapor
         
simpeg   email   perpustakaan
         

Total Pengunjung

Hari ini 125

Kemarin 125

Mingguan 125

Bulanan 3279

Total Pengunjung 83329

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

© 2019 Pusat Data dan Teknologi Informasi - Kemenkumham R.I.