Pengaduan >> INSPEKTORAT JENDERAL P.O. BOX 3489

Humas Dituntut Untuk Lebih Proaktif dan Responsif

Kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan bagian dari implementasi fungsi manejemen kebijakan Departemen Hukum dan HAM. Sejalan dengan tuntutan reformasi dan perubahan paradigma masyarakat di bidang Hukum dan HAM, maka peran Humas dituntut untuk lebih proaktif dan rensponsif dalam menanggapi dan meluruskan berbagai permasalahan dan isu aktual yang tengah berkembang di masyarakat, sehingga tidak terjadi distorsi informasi dan komunikasi di masyarakat.

Demikian sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM yang dibacakan oleh Sekretaris BPSDM Sri Suharti, SH, MH saat membuka Pelatihan Kehumasan di Auditorium BPSDM, Kamis 13 Agustus 2008.

Keberadaan humas dalam setiap instansi tentunya mempunyai sasaran utama untuk mampu menggugah dan mengembangkan kesadaran masyarakat agar turut berperan serta secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Departemen Hukum dan HAM. Hal itu terutama dalam penegakan Hukum dan HAM.

Sasaran humas pada hakekatnya adalah menggerakkan dan membentuk opini masyarakat agar turut merasa memiliki bebagai kebijakan Hukum dan HAM sebagai wujud dari rasa tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Pelatihan yang dilaksanakan dari tanggal 14 Agustus dan berakhir tanggal 26 Agustus diikuti oleh diikuti oleh 40 peserta yang terdiri 16 pegawai di lingkungan Depkumham pusat dan 24 dari kantor wilayah Depkumham.

Alamat

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi lt.16 (ex. Gd.Sentra Mulia),

Jl H.R. Rasuna Said No.Kav X-6, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

No Telp. (021) 525 3004

Situs Terkait

Mahkamah AgunG
Mahkamah konstitusi
ORI
PMPRB copy
PPATK
ukpppp

Aplikasi

lpse   sirup   lapor
         
simpeg   email   perpustakaan
         

Total Pengunjung

Hari ini 125

Kemarin 125

Mingguan 125

Bulanan 3279

Total Pengunjung 83329

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

© 2019 Pusat Data dan Teknologi Informasi - Kemenkumham R.I.