ISU AKTUAL ITJEN KEMENKUMHAM

Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memaparkan isu-isu aktual di lingkungan Unit masing-masing pada kegiatan Rapat Kerja Transformasi Pengelolaan dan Supervisi Kinerja Kemenkumham Tahun 2019 yang bertempat di Golden Ballroom The Sultan Hotel Jakarta (19/11).

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Imam Jauhari mewakili Inspektur Jenderal (Irjen) menyampaikan isu aktual di lingkungan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham.

“Ada beberapa isu aktual dilingkungan Itjen kemenkumham, antara lain peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan penerapan manajemen risiko, masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran pada Unit Itjen Kemenkumham, peningkatan kompetensi APIP (Auditor) terutama dibidang e-Audit, masih kurangnya sarana dan pra sarana dalam kegiatan pengawasan dan sedang dibangunnya Grand Design Teknologi Informasi yang terintegrasi dibidang pengawasan”, ucap Imam.

Tahun 2019 ini, Itjen Kemenkumham telah memiliki Peta Risiko (Risk Register) sebagai output dari penerapan Permenkumham no. 5 Tahun 2018. Selain itu, dari hasil evaluasi yang disampaikan oleh BPKP dalam exit meeting bahwa nilai maturitas SPIP Kemenkumham diperoleh nilai 3.309.

Pada tahun 2020 mendatang, Itjen Kemenkumham akan melakukan MoU dengan BPKP tentang penggunaan aplikasi maturitas SPIP BPKP oleh seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan Kemenkumham.

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sebanyak 129 orang (termasuk CPNS) dibandingkan dengan jumlah satker di lingkungan Kemenkumham yang mencapai 1.118 satker, masih terbatasnya SDM. Sehingga, jumlah JFA tidak sebanding dengan jumlah satker yang ada dan terbatasnya anggaran untuk pengawasan.

“Berdasarkan arahan Deputi Bidang Pencegahan KPK, selayaknya anggaran Itjen Kemenkumham sebesar 1-3% dari total anggaran Kemenkumham”, ujarnya.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kompetensi JFA dibidang e-Audit, Itjen Kemenkumham akan mengikutsertakan JFA mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop dan inhouse training yang berkaitan dengan pengawasan yang berbasis elektronik atau e-Audit. Akan tetapi, bila didukung dengan anggaran yang memadai.

Pengembangan SDM adalah salah satu fokus kerja Kabinet “Indonesia Maju” 2019 – 2024 yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Karena, dengan pengawasan berbasis e-Audit, pelayanan consulting dan quality assurance, Itjen Kemenkumham dapat semakin efektif dan efisien seperti filosofi dari Transformasi Digital yang cepat, efektif dan efisien, harapnya.

Tidak hanya itu, sarana dan pra sarana juga merupakan salah satu bagian penunjang agar kinerja pengawasan dapat meningkat. Oleh karena itu, Itjen Kemenkumham sedang membangun Grand Design Teknologi Informasi yang terintegrasi dibidang pengawasan dengan tujuan, Kantor Wilayah (Kanwil) sampai dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat mengakses dan mengupdate mengenai informasi pengaduan, hukuman disiplin, status hasil pengawasan dari Itjen Kemenkumham, hasil pemeriksaan BPK dan lain-lain yang berkaitan dengan pengawasan.

Diakhir paparannya, Imam menyampaikan layanan konsultasi tatap muka dan e-consul Itjen Kemenkumham, “Pada tahun 2019 ini, Itjen Kemenkumham juga membentuk dan membangun layanan konsultasi tatap muka dan e-konsul. Layanan konsultasi tatap muka dapat datang langsung berkunjung ke Itjen Kemenkumham, sedangkan melalui e-konsul dapat diakses melalui laman http://konsulhttps://itjen.kemenkumham.go.id/”, ucapnya kepada para Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemenkumham yang hadir. (Red/Photo: Humas.Itjen.Kumham)