ITJEN KEMENKUMHAM MENDORONG SATKER MENUJU WBK/WBBM
Asisten deputi koordinasi penanganan pengaduan masyarakat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) Agus Uji Hantara, Selasa pagi (27/02) bertandang ke Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jaksel.
Adapun kedatangan Asdep dari Kemenpan dan RB tersebut adalah dalam rangka memenuhi undangan sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan pelatihan di kantor sendiri (pks) mengenai evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kemenpan dan RB, memberikan apresiasi kepada Kementerian Hukum dan HAM atas keseriusannya dalam hal melakukan tindaklanjut terhadap apa yang sudah dilakukan dalam Reformasi Birokrasi dan mengusulkan 50 satkernya di tahun 2017 ini untuk menjadi satker yang WBK/WBBM.
“Saya sangat appreciate sekali dengan Kemenkumham khususnya Inspektorat Jenderal, karena di tahun ini sebanyak 50 satker diusulkan untuk ikut dalam program WBK/WBBM” ujar Agus, Asdep Kemenpan dan RB.
Di tahun 2016 lalu, Kemenpan dan RB telah memberikan penghargaan kepada 19 unit kerja pelayanan publik diantaranya 17 satker memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan 2 satker lainya memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Hasil itu diperoleh dari evaluasi yang dilakukan Kemenpan dan RB terhadap 223 unit kerja pada 175 K/L, 18 Provinsi, 30 Kabupaten/Kota yang mengusulkan setelah mereka mencanangkan dan melakukan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.
Pada bulan Maret sampai dengan April 2017, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan pendampingan dan penetapan satuan kerja dalam program Reformasi Birokrasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebanyak 50 satker, antara lain 3 dari unit Eselon I, 1 dari Kantor Wilayah, dan 21 dari satker bidang keimigrasian, serta 25 satker lainnya dari bidang Pemasyarakatan.
Sementara itu Inspektur Wilayah III pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Juliasman Purba selaku penyelenggara kegiatan berharap di tahun 2017 ini Kemenkumham bisa mendapatkan predikat penilaian dari Kemenpan dan RB tersebut.
“Saya berharap, kedepan kita harus semakin tegas dan semakin clear, sehingga kita benar-benar dapat mendorong terhadap satker-satker yang kita usulkan, dan dapat memperoleh predikat WBK/WBBM, ucap Purba.
“Disamping itu, kita jangan terlalu fokus untuk mendapatkan juara, tetapi kita harus mampu mengarahkan dan mendorong satker yang kita usulkan untuk melakukan hal yang benar menuju integritas yang tinggi. Kita semua harus mempunyai persepsi dan pandangan yang sama dalam melakukan penilaian nantinya”, tambah Juliasman Purba. @red/foto : humas.itjen
Sorry, no posts matched your criteria.