Kebijakan Pengawasan Itjen kemenkumham Tahun 2011

Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal, yang berorientasi pada  hasil (out come) perlu ditetapkan rumusan Arah Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2011, ditetapkan sebagai pedoman bagi Inspektorat Jenderal dalam rangka melaksanakan peran konsultan dan quality assurance terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dicapai secara ekonomis, efisien, efektif, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka arah kebijakan pengawasan yang akan ditempuh adalah:

1. Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan pengaduan masyarakat.
2. Percepatan penyelesaian tindak lanjut Hasil Pengawasan;
3. Peningkatan profesionalisme dan kualitas aparat pengawasan;
4. Pengembangan Sistim Informasi Pengawasan;
5. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja

Selain itu Inspektorat Jenderal juga merespon current issue yang berkembang dimasyarakat   untuk menjaga kepercayaan terhadap citra dan kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta memberikan masukan yang cepat dan tepat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap suatu permasalahan yang berkembang.

Dalam rangka menjalankan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2011, maka ditetapkan program pengawasan unggulan, yaitu berupa kegiatan yang berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian memerlukan perhatian khusus dan harus segera ditingkatkan kinerjanya dan/atau diperbaiki. Sasaran pengawasan unggulan tersebut terdiri dari :

1. Pengawalan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Penetapan satuan kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bebas dari Korupsi pada akhir Semester I
3. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Revitalisasi peran Aparatur Pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia