KEEMPAT KALI KEMENKUMHAM MERAIH PREDIKAT WTP KEPEMIMPINAN YASONNA.
Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM (Menkumhan) yang di serahkan langsung oleh Menkumham, Yasonna H Laoly kepada salah satu Auditor yang berprestasi mendapatkan Terbaik Ketiga Dalam Ujian Sertifikasi Ahli Akuntansi Pemerintahan Level A Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Tahun 2016.
Penyerahan diberikan pada saat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran (TA) 2018 yang bertempat di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta (18/06).
Tahun 2018 yang ke empat kalinya Kemenkumham dalam kepemimpinan Yasonna memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan TA. 2018 yang di serahkan oleh Anggota I BPK RI, Agung Firman Sampurna kepada Menkumham yang di dampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham, Jhoni Ginting.
Yasonna mengatakan, bahwa Kemenkumham telah berupaya agar pengelolaan keuangan maupun Barang Milik Negara (BMN) dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran Kemenkumham benar-benar digunakan untuk menunjang Tugas dan Fungsi Kemenkumham, ucapnya saat memberikan sambutannya
Kemenkumham telah berupaya dalam melakukan perbaikan di bidang SDM baik dari sisi kompetensi dan jumlah, yaitu meningkatkan kompetensi SDM pengelola keuangan yang profesional dan akuntabel melalui kerja sama dengan IAI dan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku pembina dalam pengelolaan keuangan dan BMN dan melakukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berlatar belakang Sarjana Ekonomi/Akuntansi sebanyak 778 orang pada tahun 2017 dan 208 orang pada tahun 2018.
Kemudian, juga berupaya melakukan pembinaan penyusunan Laporan Keuangan (LK) oleh BPK pada Kantor Wilayah (Kanwil) dan Unit Pusat, monitoring dan evaluasi kepada satuan kerja (satker) dan sosialisasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).
Yasonna menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkumham yang telah kooperatif dan informatif dalam proses pemeriksaan secara cepat dan transparan tanpa ada informasi yang ditutup-tutupi, ucapnya.
Kriteria yg dilakukan BPK dalam melakukan Pemeriksaan, yaitU kesesuaian LK dengan menggunakan SAP, kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan, jelas Agung.
Agung berharap kepada Itjen Kemenkumham sebagai APIP untuk berperan secara optimal dan konsisten dalam pengelolaan keuangan dan BMN dengan lebih akuntabel, transparan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bambang memberikan apresiasi kepada Kakanwil yang telah melaksanakan pengelolaan dan pelaporan keuangan terbaik, serta pemanfaatan teknologi informasi terbaik dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kemenkumham.
Selain itu, Bambang mengucapkan terima kasih kepada IAI yang telah bekerja sama selama 4 tahun terakhir dan menghasilkan 4 angkatan sertifikasi Level A dan 1 Angkatan sertifikasi Level B. (Red/Photo: Humas.Itjen.Kemenkumham).
Sorry, no posts matched your criteria.