KEMENKUMHAM TERUS BERUPAYA MENGHASILKAN LAPORAN KEUANGAN YANG AKURAT, TRANSPARAN, DAN TEPAT WAKTU

Kementerian Hukum dan HAM, kembali menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasasi Laporan Keuangan (Rekon LK) Semester II tahun anggaran 2017, yang dilaksanakan di Hotel Harris Bekasi – Jawa Barat, Senin (5/02).

Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Plt. Kepala Biro Keuangan, Tarsono, dan mengundang sejumlah Pimpinan Tinggi Pratama lainnya serta Operator Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA) dan Operator Sistem Instansi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), baik yang berada pada tingkat Kantor Wilayah maupun Unit Pusat Kemenkumham.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh jajaran Kemenkumham untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat, transparan, dan tepat waktu. Dari berbagai catatan hasil pemeriksaan BPK, Tarsono mengaharapkan tidak adanya lagi temuan yang sifatnya berulang.

“Kita semua berharap, tidak ada lagi temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang berulang. Temuan-temuan tersebut harus segera kita tindaklanjuti dan perbaiki, ucap Tarsono pada saat pembukaan acara.

Dari berbagai catatan temuan BPK, yang menjadi fokus perhatian Kemenkumham saat ini ada di tingkat Pusat.

“Temuan tersebut ada pada Ditjen Kekayaan Intelektual, Ditjen Imigrasi dan Sekretariat Jenderal” ujar Tarsono, sambil membeberkan catatan temuannya.

Selanjutnya, Plt. Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkumham ini juga berharap, Opini WTP yang telah diperoleh dari BPK RI, jangan membuat kita susah sendiri. Perjuangan belum berakhir, dan kita masih harus terus berjuang untuk mampu mempertahankan apa yang telah kita raih. Mempertahankan itu lebih sulit dibandingkan kita meraihnya.

Jajaran Kementerian Hukum dan HAM bertekad untuk segera menyusun Laporan Keuangan tahun anggaran 2017. Dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, akan segera menyampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat tanggal 28 Februari 2018 nanti.

Selain akan menyampaikan laporan keuangannya kepada Kementerian Keuangan RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI juga akan melakukan audit terhadap pengelolaan Laporan Keuangan Kemenkumham tahun 2017, serta melakukan sampling ke sejumlah satuan kerja Kemenkumham, baik yang berada pada satuan kerja di dalam maupun di Luar Negeri sekalipun.

Kegiatan pembukaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Kemenkumham tahun anggaran 2017 yang berlangsung selama empat hari ini, juga dihadiri oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal dan Inspektur Wilayah, yang mewakili unit pengawasan internal dijajaran Kemenkumham. @red/poto : humas.itjen