Kementerian Hukum dan HAM Seratus Tujuh Puluh Sembilan Persen

Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM 20110607 @Rapat Anggaran dengan Komisi III DPR 01(Kemenkumham) melebihi target dalam pengumpulan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2010. Dari target Rp 1.100.584.959.000 yang ditargetkan, Kemenkumham mampu mengumpulkan PNBP sebesar Rp 1.980.000.000.000 atau 179 persen dari target yang direncanakan. “Realisasi PNBP tahun 2010 cukup mengagetkan, dari target sekitar 1,1 triliun ada peningkatan sekitar 880 miliar. Ada dua hal yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama, tarif visa masuk ke Indonesia yang tadinya 10-25 Dollar US, sekarang rata-rata 25 Dollar US kecuali untuk Pulau Batam. Yang kedua, ada peningkatan jumlah permohonan paspor yang sangat tajam, mengingat pada waktu itu ada isu harga pembuatan paspor akan naik, padahal tidak,” ujar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Patrialis Akbar pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR RI kemarin, Selasa (07/06).

Dalam Raker yang dipimpin Tjatur Sapto Edy (F-PAN) ini, Menkumham juga memaparkan realisasi anggaran Kemenkumham pada tahun 2010 sebesar Rp 4.832.089.338.785 atau sebesar 90,79 persen dari PAGU anggaran 2010 sebesar Rp 5.322.550.479.650. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen disebabkan adanya kesepakatan penghematan sepuluh persen dari jumlah anggaran. Selain itu ada anggaran yang setelah dikaji, apabila direalisasikan akan merugikan negara di masa yang akan datang.

“Terutama anggaran yang berasal dari pinjaman luar negeri, yang cukup besar. Setelah kita lakukan analisa, ternyata pinjaman itu tidak kita butuhkan. Kami mendapat dana pinjaman luar negeri sekitar 144 miliar. Kemudian juga ada dana pendamping yang karena pinjaman luar negeri tidak dipakai maka dana pendamping juga tidak dicairkan. Begitu juga dengan dana cadangan tidak dipergunakan termasuk dana-dana perjalanan luar negeri banyak yang tidak digunakan,” ujar Menkumham. “Begitu juga dana-dana perjalanan Inspektorat Jenderal untuk memeriksa ke daerah-daerah yang selama ini banyak, pada tahun 2010 jauh berkurang karena semakin baiknya kinerja Kemenkumham, yang tidak terlepas dari dukungan oleh Komisi III DPR RI, sehingga pengaduan-pengaduan dari masyarakat semakin sedikit jumlahnya,” lanjutnya.

20110607 @Rapat Anggaran dengan Komisi III DPR 02Untuk realisasi anggaran tahun 2011 yang sedang berjalan, dari PAGU anggaran Rp 4.931.934.738.000 yang dianggarkan sudah terealisasi sebesar 1.480.673.448.665 atau sekitar 30,02 persen. Menkumham juga menjelaskan bahwa persentase ini tidak menggambarkan kinerja secara keseluruhan karena pekerjaan yang dilakukan Kemenkumham dari program-program yang sejauh ini sudah dikerjakan mencapai sekitar 50 persen. “Namun dikarenakan proses pembayaran yang belum dilaksanakan sehingga anggaran yang dipergunakan baru 30 persen. Serapan anggaran kami ini, bukanlah disebabkan karena kerja buruk,” tegasnya.

Untuk usulan APBN-P 2011 Kemenkumham mengajukan  kenaikan anggaran sebesar 1.761.937.725.000. Pengajuan tambahan anggaran ini akan dipergunakan untuk  melanjutkan pembangunan Lapas dan Rutan yang sudah dimulai pada tahun 2010 dan kepentingan lainnya. “Jumlah over kapasitas di Pemasyarakatan sebesar 45.000 orang. Sehingga sangat dibutuhkan dukungan dari Komisi III agar pembangunan 31 Lapas baru yang sudah dimulai tahun 2010 dapat diteruskan,” ungkap Menkumham.

Sedangkan untuk anggaran 2012, Kemenkumham mengajukan anggaran sebesar RP 7.052.311.838.000. Jumlah pengajuan ini salah satunya  untuk mewujudkan usulan Komisi III DPR RI untuk mereformasi Imigrasi dan terus meningkatkan kemampuan Lapas dan Rutan dalam membina para warga binaan. (Demz. Dokumentasi: Tedy)