Pengaduan >> INSPEKTORAT JENDERAL P.O. BOX 3489

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Keputusan KPK Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan LHKPN, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM telah membuat konsep Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Ketentuan Pejabat dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan dan dengan telah mengirimkan surat Inspektur Jenderal tanggal 22 Pebruari 2011 memerintahkan kepada seluruh Pejabat Struktural Eselon I sampai dengan Pejabat Struktural Eselon II, dan Pejabat yang diwajibkan melaporkan LHKPN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. periode tahun 2011 hal-hal sebagai berikut:

 

  1. Bagi Pejabat yang telah melaporkan LHKPN untuk melapor ulang sesuai dengan perubahan-perubahan baik perubahan jabatan berkaitan dengan mutasi/promosi maupun perubahan lainnya dengan menggunakan Formulir LHKPN Model KPK-B.
  2. Bagi Pejabat yang belum melaporkan dan/atau Pejabat yang dipromosikan kedalam jabatan struktural Eselon II agar segera melaporkan LHKPN sebelum serah terima jabatan.

Laporan LHKPN agar disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal U.p. Kepala Biro Kepegawaian dan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Alamat

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi lt.16 (ex. Gd.Sentra Mulia),

Jl H.R. Rasuna Said No.Kav X-6, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

No Telp. (021) 525 3004

Situs Terkait

Mahkamah AgunG
Mahkamah konstitusi
ORI
PMPRB copy
PPATK
ukpppp

Aplikasi

lpse   sirup   lapor
         
simpeg   email   perpustakaan
         

Total Pengunjung

Hari ini 127

Kemarin 125

Mingguan 127

Bulanan 3281

Total Pengunjung 83331

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

© 2019 Pusat Data dan Teknologi Informasi - Kemenkumham R.I.