Pengaduan >> INSPEKTORAT JENDERAL P.O. BOX 3489

MENKUMHAM : APIP HARUS MAMPU MENJADI GARDA TERDEPAN

IMG 7710

Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Aidir Amin Daud beserta jajaran di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenkumham menghadiri acara Penyampaian Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2016 oleh BPK RI yang bertempat di Graha Pengayoman Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Kuningan Jakarta Selatan, Rabu (31/05).

IMG 7651

kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penguatan kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM khususnya para pengelola keuangan agar terus melakukan perbaikan penyajian laporan keuangan untuk mempertahankan opini WTP pada tahun-tahun mendatang, ucap Bambang Sariwanto Sekretaris Jenderal Kemenkumham pada Laporan Kegiatan.

Pada akhirnya tahun 2016 menjadi pencapaian yang cukup baik bagi pengelolaan keuangan  Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa  penghargaan dari Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan keuangan yaitu Kementerian Negara/Lembaga dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik, Peringkat 1  Untuk Kategori Pagu Besar, Kementerian Negara/Lembaga dengan Kontribusi PNBP Terbesar Dalam APBN dan Kementerian Negara/Lembaga Pengelola PNBP Terbaik, telah diraih oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Agung Firman Sampurna, Dr. Heru Kreshna Reza beserta Tim Auditor BPK, yang telah mengaudit dan memeriksa kinerja keuangan kami dengan sangat teliti dan cermat hingga Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM memperoleh opini WTP dan juga kepada Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, yang telah berupaya memberikan ilmu dan best practice akuntansi sehingga jajaran kami khususnya pengelola keuangan mampu menerapkan kaidah akuntansi dengan benar, ucap Yasonna H Laoly Menteri Hukum dan HAM pada sambutannya.

Tidak lupa juga terima kasih kepada jajaran Kemenkumham yang telah berkontribusi maksimal dan berupaya mewujudkan opini WTP. Ini adalah salah satu buah dari kerja keras yang kita lakukan selama ini.

IMG 7665

Namun demikian, hal itu belum membuat BPK serta merta percaya pada kinerja keuangan kita. BPK melakukan pengujian akuntabilitas (pertanggungjawaban) sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017, melalui pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2016 pada tiga area, yaitu Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian intern, dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, ujarnya.

Selanjutnya, Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI Dr. Agung Firman Sampurna mengatakan, akuntabilitas bukan kewajiban pengelola keuangan negara saja, melainkan suatu budaya yang harus dibangun bersama (Accountability for All), katanya. Untuk itu, Inspektorat Jenderal sebagai APIP diharapkan berperan secara optimal dan konsisten dalam pengelolaan keuangan dan barang negara lebih akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

untuk mempertahankan opini WTP, saya minta jajaran Inspektorat Jenderal khususnya Tim Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lebih optimal lagi melakukan pendampingan ke seluruh satuan kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, pesannya.

Dimana, “APIP harus mampu menjadi garda terdepan dalam pengendalian dan pengawasan, sehingga kedepannya tidak diketemukan lagi adanya penyimpangan dan temuan oleh Tim Auditor Eksternal”. Oleh karena itu, APIP harus terus meningkatkan dan mengupgrade kompetensi baik pengetahuan dan pengalaman untuk mengikuti perkembangan aturan yang berlaku dan mampu menjadi bagian dari problem solver bagi Kemenkumham.

Disela-sela acara, Menteri Hukum dan HAM menyerahkan Piagam Penghargaan  Dewan Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia atas Kerjasamanya Dalam Rangka Sertifikasi Ahli Akuntansi Hukum dan HAM, Piagam Penghargaan Kinerja Penyerapan Anggaran dan Pengelolaan BMN Tahun 2016 Terbaik Tingkat Kantor Wilayah.

IMG 7787

Akhir sambutan Menteri Hukum dan HAM mengajak seluruh jajaran Kemenkumham, Mari kita jaga dan pertahankan WTP ini  menjadi opini LK kita, dengan terus bekerja keras secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif, ajakan Yasonna. Red/Photo : Humas.itjen

IMG 7686

IMG 7723

Alamat

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi lt.16 (ex. Gd.Sentra Mulia),

Jl H.R. Rasuna Said No.Kav X-6, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

No Telp. (021) 525 3004

Situs Terkait

Mahkamah AgunG
Mahkamah konstitusi
ORI
PMPRB copy
PPATK
ukpppp

Aplikasi

lpse   sirup   lapor
         
simpeg   email   perpustakaan
         

Total Pengunjung

Hari ini 339

Kemarin 399

Mingguan 738

Bulanan 6611

Total Pengunjung 93435

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

© 2020 Pusat Data dan Teknologi Informasi - Kemenkumham R.I.