Pengaduan >> INSPEKTORAT JENDERAL P.O. BOX 3489

NUGROHO: PEGAWAI BERMASALAH AKAN DIKENAKAN HUKUMAN DISIPLIN

Slide1

Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Tahun 2018 ini mendapatkan CPNS sebanyak 591 untuk 11 Unit Pusat. Orientasi CPNS yang dilaksanakan pada hari Jumat 01 Februari 2019 bertempat di Gedung Balai Sarbini dengan disaksikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Bersama Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Kemenkumham.

Pelaksanaan Orientasi dan Pemberian Materi CPNS Kemenkumham berlangsung selama 4 (empat) hari sejak tanggal 4 s.d 8 Januari 2019 bertempat di Graha Pengayoman Gedung Utama Sekretariat Jenderal Kemenkumham.

Dihari terakhir kegiatan CPNS ini, Nugroho (Inspektur Wilayah II) mewakili Jhoni Ginting (Inspektur Jenderal) dalam memberikan arahan sekaligus materi kepada seluruh CPNS yang hadir di Gedung Graha Pengayoman, Jumat (8/02).

Dalam arahannya, Nugroho memberikan materi perihal Organisasi dan Tugas Fungsi Inspektorat Jenderal pada seluruh peserta yang hadir. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang Independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultasi (consulting activities) yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi, ujar Nugroho.

Nugroho menyampaikan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sangat berperan penting bagi Kementerian, karena melakukan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya atas 11 unit pusat dan seluruh satuan kerja di Kementerian Hukum dan HAM.

Target Inspektorat Jenderal juga disampaikan oleh Nugroho, yaitu Implementasi SPIP pada seluruh satuan kerja, terwujudnya Indeks Kepuasan Masyarakat, terbentuknya Zona Integritas, Laporan Keuangan sesuai SAP, Laporan Kinerja yang berkualitas, terlaksananya penanganan pengaduan dan WBS, Implementasi pelaporan gratifikasi dan terakahir optimalisasi pencegahan dan penanganan pungli.

Dalam memperkenalkan Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal kepada seluruh CPNS, bahwa Unit Inspektorat Jenderal diisi oleh 1 Pejabat Eselon I (Pimti Madya) dan 7 Eselon II (Pimti Pratama), yaitu 1 orang Inspektur Jenderal, 1 orang Sekretaris Inspektorat Jenderal dan 6 orang Inspektur Wilayah dari Inspektorat Wilayah I s.d VI.

Disesi terakhir, Nugroho menyampaikan dengan tegas terkait jenis penyimpangan yang dilakukan oleh Pegawai antara lain, tidak masuk kerja, penyalahgunaan wewenang, pelarian napi/ lalai dan tindak pidana narkotika (pengedar dan pengguna) dan dari itu semua pegawai yang terlibat melakukan tersebut akan ditindak tegas berupa Hukuman Disipilin dari tingkat ringan sampai berat. Red/Photo: Humas.Itjen.Kemenkumham.

Slide3

Slide2

Alamat

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi lt.16 (ex. Gd.Sentra Mulia),

Jl H.R. Rasuna Said No.Kav X-6, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

No Telp. (021) 525 3004

Situs Terkait

Mahkamah AgunG
Mahkamah konstitusi
ORI
PMPRB copy
PPATK
ukpppp

Aplikasi

lpse   sirup   lapor
         
simpeg   email   perpustakaan
         

Total Pengunjung

Hari ini 340

Kemarin 399

Mingguan 739

Bulanan 6612

Total Pengunjung 93436

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

© 2020 Pusat Data dan Teknologi Informasi - Kemenkumham R.I.