Pengaduan >> INSPEKTORAT JENDERAL P.O. BOX 3489

PEMBEKALAN Plt. MENKUMHAM DAN KPK

Slide1

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham) turut mengikuti Pembekalan Plt. Menteri Hukum dan HAM serta Pembekalan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Pencegahan Korupsi yang bertempat di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta (08/10).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto menyampaikan dalam Laporannya tentang Program Evaluasi Pelaksanaan Anggaran tahun 2019 dan Pagu Alokasi Anggaran tahun 2020 di Kemenkumham telah mengikuti langkah-langkah anggaran pada unit Eselon 1 dan kantor Wilayah yang bertujuan untuk Indikator penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran, meliputi:

  1. Penyerapan Anggaran Pada Satuan KerjaPengampu Program Penghasilan PNBP,
  2. Peningkatan Serapan Anggaran Tahun 2019, Outlook IKPA Tahun Anggaran 2019,
  3. Target PNBP Tahun Anggaran 2019,
  4. Kronologis Anggaran Kemenkumham Tahun 2020,
  5. Pagu Per Progam Kemenkumham Tahun 2020,
  6. Rincian Penambahan Anggaran Tahun 2020,
  7. Pagu Alokasi Anggaran Per Belanja Tahun 2020, dan
  8. Prioritas Nasional Tahun 2020.

Dalam kesempatan ini, Plt. Menkumham, Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa risiko perlambatan ekonomi global dari tahun 2019 sampai 2020 semakin nyata dan pomerintah harus mendorong APBN agar efektif untuk menjadi pengerak perekonomian Jakarta, ucapnya kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemenkumham yang hadir serta kepada seluruh satker melalui teleconference.

Dan APBN di tahun 2020 diharapkan untuk tetap ekspansif dalam mendorong perekonomian dengan sasaran yang lebih terarah serta mampu mencegah adanya ketidakpastian yang dapat berpengaruh terhadap peran ekonomi dan peran global.

Kemudian pembiayaan perkembangan anggaran dan pembelanjaan yang harus lebih efisien untuk melayani guna meberikan dorongan pertumbuhan perekonomian ditahun 2020. 

Tjahjo kumolo juga menjelaskan tentang manajemen ASN, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah dan sedikit memberikan pesan yaitu “Ancaman yang paling besar dibangsa ini dalam tahapan konsilidasi dan demokrasi adalah mempersatukan persatuan dan kesatuan di indonesaia”.

Perwakilan Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan LHKPN KPK juga menjelaskan tentang Strategi Nasional (Stranas) upaya penguatan pencegahan Korupsi dan Gratifikasi yang Tidak Wajib dilaporkan dan Wajib di Laporkan ke Instansi dalam Peningkatan pelayanan, Kepatuhan perizinan dan penanaman modal, Perbaikan tata kelola data dan kepatuhan sektor ekstraktif, kehutanan, dan perkebunan,

Dan juga menjelaskan tentang Aksi Pencegahan Korupsi di tingkat daerah yang meliputi Peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa, dan Penguatan pelaksanaan refomasi birokrasi. (Red/Photo: Humas.Itjen.Kumham).

Slide2

Slide4

Slide3

Alamat

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi lt.16 (ex. Gd.Sentra Mulia),

Jl H.R. Rasuna Said No.Kav X-6, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

No Telp. (021) 525 3004

Situs Terkait

Mahkamah AgunG
Mahkamah konstitusi
ORI
PMPRB copy
PPATK
ukpppp

Aplikasi

lpse   sirup   lapor
         
simpeg   email   perpustakaan
         

Total Pengunjung

Hari ini 768

Kemarin 1488

Mingguan 2256

Bulanan 7853

Total Pengunjung 77038

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

© 2019 Pusat Data dan Teknologi Informasi - Kemenkumham R.I.