PENILAIAN INTEGRITAS KEMENKUMHAM

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Senin siang (05/09), melakukan kegiatan rapat koordinasi (rakor) awal dengan tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di ruang rapat Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham lt.16, membahas mengenai rencana program kegiatan penilaian integritas K/L yang akan dilakukan oleh KPK bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sebelum rakor dimulai, tim dari KPK bertemu dengan Inspektur Jenderal (Irjen)  Kemenkumham Aidir Amin Daud, guna meyampaikan maksud dan tujuan kedatangan dan rencana program kegiatannya.

Hal ini disambut baik oleh Irjen Kemenkumham. Irjenpun memberikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap rencana program kegiatan yang akan dilakukan oleh KPK tersebut.

Berdasarkan penilaian KPK sebelumnya, terhadap program kegiatan survei integritas pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM, mendapat nilai baik.

“Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan nilai di atas tujuh terhadap penilai survey integritasnya, yang artinya baik” ucap Wiwid Faturahman dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pecegahan  KPK.

Program penilaian integritas ini merupakan program penyempurnaan dari program survei integritas, yang rencananya akan dilakukan oleh KPK bekerjasama dan Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap 64 Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan dinilai, salah satunya adalah Kementerian Hukum dan HAM.

KPK mengharapkan kepada jajaran Inspektorat Jenderal Kemenkumham, dapat mendukung dan mendorong program yang akan dilakukan, dalam rangka upaya penilaian pelayanan terhadap masyarakat yang baik dan juga dalam hal upaya pencegahan korupsinya, serta menjadi fasilitator untuk koordinasi di lingkup internal Kemenkumham.

Desiminasi survey dan hasil dari KPK dan BPS, nantinya akan diberikan kepada Itjen Kemenkumham, guna mengetahui potret kegiatan  pelayanan yang ada di dalam lingkup Kementerian.

“Kami berharap Itjen Kemenkumham dapat membantu kami dalam memberikan masukan atau  usulan data pelayanan masyarakat yang ada di lingkup Kemenkumham, dan dapat mengkoordinasikannya di dalam lingkup internal Kemenkumham. Dan dalam hal teknis pelaksanaan penilaian di lapangan, biar kami (KPK dan BPS) yang akan melakukannya” tambah Wiwid.

Sementara itu, Sri Ngulati Inspektur Wilayah III pada Itjen Kemenkumham yang memimpin rapat saat itu, mengajak dan membagi tugas kepada pejabat Itjen Kemenkumham yang hadir, untuk menyiapkan langkah-langkah dari program yang akan dilakukan oleh KPK tersebut.

“Minggu ini kita lakukan lagi pertemuan dengan KPK. Dan kita sudah dapat menyiapkan data-data pendukung, yang akan di butuhkan oleh tim dari KPK” imbuh Sri Ngulati.

Rapat koordinasi dengan KPK tersebut berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam, dan Rabu nanti (07/09) akan dilakukan pertemuan kembali. red/foto : humas.itjen