Rapat Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal

Jakarta, Inspektorat Jenderal dalam mengawal tercapainya kinerja Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kemenkumham dengan pembinaan melalui program kerja pengawasan tahunan yang mendorong tercapainya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Kinerja dengan predikat B dan terbangunnya satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM). Atas hal tersebut Senin (28/9) bertempat di Ruang Soepomo Gedung Utama Kemenkumham, Itjen beserta jajarannya melakukan rapat koordinasi capaian target kinerja dan persiapan target kinerja BO9 di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Joko Martanto memimpin jalannya rapat tersebut. “atas dasar Permenkumham Nomor 9 Tahun 2015 tentang Target Kinerja Kemenkumham tahun 2015, Itjen telah melakukan langkah awal yang dipersyaratkan dalam Permen tersebut, yaitu pada periode April s.d Bulan Juni 2015. Maka dalam Permenkumham tersebut Itjen memiliki 2 target kinerja. Yang pertama adalah penguatan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka revolusi mental dan yang kedua adalah penguatan pengawasan dan pengendalian internal” tutur Joko.

Rapat capaian target kinerja dan persiapan target kinerja BO9 ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai persiapan penyampaian laporan target kinerja Bulan ke-sembilan (B09) yang harus disampaikan ke Sekretariat Jenderal paling lambat tanggal 5 Oktober 2015. diharapkan dengan rapat koordinasi yang diselenggarakan ini, penyampaian laporan target kinerja Inspektorat Jenderal dapat terlaksana sesuai target waktu dengan data dukung yang tepat dan akuntabel sesuai dengan  semangat ‘Kami PASTI’ yang dijadikan sebagai budaya organisasi di seluruh satuan kerja Kemenkumham.

Dalam rapat tersebut Joko Martanto membahas sejauh mana data dukung target kinerja B.09 yang telah dilaksanakan, bersama seluruh pejabat struktural dan Pejabat Fungsional Auditor dibahas dalam rapat tersebut, laporan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Mitigasi Risiko, Benturan Kepentingan, Pengaduan Masyarakat, pendidikan aparatur pengawas, hingga laporan Pembinaan penilaian dan usulan satker Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM). -(Humas ItJen)-