RAKER KEMENKUMHAM BERSAMA KOMISI III DPR RI

Kementerian Hukum dan HAM bersama Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan agenda Pembahasan Realisasi Anggaran Tahun 2019, Pagu Indikatif Tahun 2020 dan Usulan Penambahan di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II Paripurna Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto-Jakarta 10270, Kamis (14/06).

Kegiatan rapat dibuka langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Drs. Kahar Muzakir pada Pukul 14.00 WIB. Pembahasan Pagu Indikatif Tahun 2020 Kementerian Hukum dan HAM dilaksanakan bersamaan dengan Pembahasan Pagu Indikatif PPATK Tahun 2020.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly sebelum memaparkan agenda rapat mengucapkan mengucapkan “Minal Aidzin Wal’faidzin, Mohon Maaf Lahir dan Bathin” karena kita masih dalam suasana lebaran, ujarnya didepan seluruh anggota rapat yang hadir.

Dalam paparannya, Yasonna menjelaskan mengenai Realisasi Anggaran Kemenkumham Tahun 2019 berdasarkan data SPAN tanggal 12 Juni 2019 sebesar 37,54% merupakan peringkat ke-21 dari 86 Kementerian/Lembaga, ujarnya.

Usulan Penambahan Pagu Indikatif Tahun 2020 sebesar ± 3T merupakan alokasi kegiatan Prioritas Nasional, yang salah satunya adalah alokasi kegiatan Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan pengawasan internal untuk memberikan quality assurance and consulting bagi 1.118 satker di Lingkungan Kemenkumham dalam upaya pencegahan korupsi menuju WTP dan WBK/WBBM sebesar ± 1,9 M, tambah Yasonna.

Komisi III DPR RI akan mempelajari secara teliti setiap usulan tambahan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk diputuskan dalam rapat Pelno Komisi III DPR RI sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mendatang.

Kegiatan yang dihadiri oleh Menkumham, Sekretaris Jenderal, Dirjen Imigrasi, Dirjen Pemasyarakatan, para Sekretaris unit Eselon I dan para Kepala Bagian Perencanaan (PPL) unit Eselon I berjalan selama 2 jam dan ditutup pada pukul 16.00WIB. (Red/Photo: Humas.Itjen.Kemenkumham)