Pengaduan >> INSPEKTORAT JENDERAL P.O. BOX 3489

YASONNA BERTEMU DUBES NEGARA-NEGARA UNI EROPA

Slide4

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Menkumham RI), Yasonna H. Laoly mengundang 20 Duta Besar (Dubes) negara-negara anggota Uni Eropa dalam rangka menjalin kerja sama dengan negara-negara Uni Eropa yang bertempat di Lounge Lantai 7 Gedung Sekretariat Jenderal, Jl. HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta (14/1).

Yasonna menjelaskan bahwa pertemuan kali ini untuk membahas mengenai omnibus law, rancangan Undang-Undang KUHP, isu-isu HAM, serta kerja sama dalam peningkatan capacity building serta mengenai hukum dan HAM di Indonesia, ucapnya kepada para Duta Besar negara-negara anggota Uni Eropa serta kepada Dubes Uni Eropa bagi Indonesia, Vincent Piket.

Indonesia melihat Uni Eropa sebagai partner kunci, sehingga dengan pertemuan ini, hubungan kerja sama kedua negara semakin meningkat. Karena saat ini, Indonesia dan Uni Eropa telah bekerjasama dalam bidang imigrasi dengan membebaskan visa turis dan bisnis bagi negara-negara Uni Eropa, harap Yasonna.

Dan juga negara-negara Uni Eropa untuk melakukan tindakan resiprokal dengan mempertimbangkan pemberian bebas visa Schengen bagi Indonesia.

Omnibus law yang dilihatnya, sebagai cara efektif untuk menghadapi berbagai permasalahan, termasuk untuk meningkatkan investasi. Dan mengenai masalah hukum, pemerintah Indonesia terus berusaha mewujudkan justice for all dengan menjalin kerjasama bersama Uni  Eropa, ujarnya.

Secara khusus, Yasonna menyampaikan bahwa Indonesia ingin meningkatkan kerja sama dalam hal kerja sama ekstradisi dengan negara-negara Uni Eropa untuk menghadapi banyaknya kejahatan transnasional.

“Agar kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa dapat terus dilakukan secara berkala”, harapnya.

Tidak hanya itu, Yasonna juga menyinggung mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang gagal disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019.

“ini saatnya bagi Indonesia untuk memiliki KUHP yang mengandung nilai-nilai Indonesia dan RKUHP dapat segera disahkan”, komitmennya.

Lebih lanjut, Yasonna membahas mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia, bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen melawan korupsi, sebagaimana sering dinyatakan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Indonesia negara hukum, sehingga revisi UU KPK dan pembentukan Dewan Pengawas dilakukan agar KPK berjalan sesuai hukum yang berlaku. Prosedur hukum harus dihormati dan para penegak hukum harus bertindak secara professional.

Selain membahas mengenai masalah hukum, Yasonna juga menyampaikan Indonesia dalam hal Hak Asasi Manusia (HAM). Indonesia telah berprestasi di panggung internasional dengan terpilih kembali sebagai Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2020 – 2022.

Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan komitmen negara-negara terhadap penegakkan HAM, yang salah satunya dapat dilakukan melalui dialog. Dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakkan hukum dan HAM yaitu dengan adanya keberagaman etnis dan agama, ujarnya.

“Contonya yaitu adanya intoleran dan rasisme antar warga negara, seperti Perayaan Natal Nasional, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa tidak boleh ada diskriminasi antara agama”, tegasnya.

Selain itu juga, mengenai hak kebebasan berekspresi, Yasonna menyampaikan bahwa pemerintah tidak melarang kebebasan berekspresi warganya. Tetapi, pemerintah akan bertindak jika terjadi penyebaran informasi bohong atau hoax yang menyebabkan ketidakharmonisa dan instabilitas di masyarakat. Karena itu suatu informasi harus berdasarkan fakta dan data, imbuhnya.

Setelah pertemuan di Lounge lantai 7, Yasonna menuju ke konferensi pers untuk menjelaskan kepada wartawan, bahwa pertemuannya dengan Dubes negara-negara Uni Eropa diselenggarakan dengan sangat baik dan produktif.

“Pertemuan ini dapat memberikan keuntungan dalam hubungan Indonesia dengan Uni Eropa, termasuk dalam hal demokrasi, RUU KUHP dan hukuman mati”.

Dubes Uni Eropa bagia Indonesia, Vincent Piket, pihaknya berterima kasih kepada Indonesia yang sangat terbuka dan jelas mengenai penyelenggaraan kerja sama yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak.

Di akhir penyampaiannya, Yasonna berharap agar pertemuan Working Lunch semacam ini dapat dilakukan secara reguler.(Red/Photo: Humas.Itjen.Kumham)

Slide3

Slide2

Slide1

Alamat

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi lt.16 (ex. Gd.Sentra Mulia),

Jl H.R. Rasuna Said No.Kav X-6, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

No Telp. (021) 525 3004

Situs Terkait

Mahkamah AgunG
Mahkamah konstitusi
ORI
PMPRB copy
PPATK
ukpppp

Aplikasi

lpse   sirup   lapor
         
simpeg   email   perpustakaan
         

Total Pengunjung

Hari ini 51

Kemarin 220

Mingguan 51

Bulanan 6900

Total Pengunjung 105171

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

© 2020 Pusat Data dan Teknologi Informasi - Kemenkumham R.I.