YASONNA: MARI LAPORKAN IMPLEMENTASI RANHAM 2019 HINGGA 100%

Inspektur Jenderal (Irjen), Jhoni Ginting, Inspektur Wilayah (Irwil) II, Tholib dan Irwil IV, Khairuddin Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham) menghadiri kegiatan Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-71 Tahun 2019 yang dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil, dan Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, Selasa (10/12).

Dalam sambutannya, Yasonna mengatakan bahwa Indonesia kembali mencatat prestasi dipanggung internasional, dengan terpilihnya kembali sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020 – 2022.

Dengan terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB dan dapat ikut berperan mendorong mekanisme Dewan HAM PBB agar lebih efektif dan efisien serta membuka dialog yang konstruktif, menjunjung prinsip universalitas, tidak memihak, objektif dan non selektif, harap Yasonna.

Yasonna mengucapkan selamat kepada Bupati, Walikota, Kabupaten dan Kota di Indonesia yang menerima penghargaan Peduli HAM atas upaya dan keberhasilan mereka dalam memenuhi dan melayani layanan publik yang merupakan bagian dari hak-hak dasar warga negara dan masyarakat di wilayah masing-masing.

Penghargaan ini diberikan dengan tujuan untuk memotivasi dan mendorong realisasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Khususnya pemenuhan hak-hak dasar di bidang kesehatan, pendidikan, hak-hak perempuan dan anak-anak, hak untuk bekerja, perumahan yang layak dan lingkungan yang berkelanjutan.

Peduli HAM merupakan upaya pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab mereka dalam menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan mempromosikan HAM. Dengan demikian, dari total 514 Kabupaten/Kota di Indonesia terdapat 432 Kabupaten/Kota (84%) yang telah berpartisipasi dalam mengirimkan data mereka. Sehingga, 272 Kabupaten/Kota (62%) yang memenangkan Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Saat ini, laporan implementasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) untuk Kementerian/Lembaga . telah mencapai 98,5%. Sementara itu, pada Pemerintah Daerah mencapai 88,6%. Oleh karena itu, akhir 2019 ini, Pemerintah Daerah dapat mempercepat implementasi laporannya mencapai 100%, harap Yasonna.

“Mari kita melaporkan implementasi RANHAM hingga mencapai 100%”, ajakan Yasonna kepada seluruh yang hadir.

Tidak hanya itu, pada pertengahan 2019, Kemenkumham bersama dengan Sekretaris Gabungan dari RANHAM dengan orang lain RANHAM seperti Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri telah menetapkan RANHAM 2020 – 2024 (RANHAM generasi kelima) dengan difokuskan pada penyelesaian sengketa atau kelompok-kelompok rentan (perempuan, anak-anak, orang-orang cacat dan masyarakat hukum adat).

Setelah sambutan Menkumham, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan secara simbolis oleh Menkopolhukam kepada Gubernur dari 22 Provinsi yang dianggap berhasil dalam mendorong kinerja dalam mendukung program Hak Asasi Manusia di wilayahnya. (Red/Photo: Humas.Itjen.Kumham)