Pengaduan >> INSPEKTORAT JENDERAL P.O. BOX 3489

ITJEN KEMENKUMHAM DUKUNG KOMITMEN KANIM KELAS I JAKPUS DALAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Slide1

sesitjen, Luluk Ratnaningtyas menyerahkan Buku Himpunan Peraturan terkait Pengawasan kepada Kakanim Kelas I Jakarta Pusat, Is Edy Ekoputranto.

 

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham), mendukung penuh atas komitmen Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat (Kanim Jakpus), dalam upaya optimalisasi pelaksanaan dan pengendalian Gratifikasi.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Luluk Ratnaningtyas, saat menjadi narasumber program pengendalian gratifikasi dihadapan para pejabat dan pegawai Kanim Kelas I Jakarta Pusat, di aula Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat, Kemayoran - Jakarta Pusat, Selasa (13/3).

“Acara ini sangat bagus, peningkatan pemahaman tentang pengendalian Gratifikasi disampaikan kepada para pegawai. Untuk itu, perlu dilakukan upaya dan langkah nyata dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi" tutur Luluk.

Selain itu juga, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kanim Jakpus, diantaranya telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan adanya komitmen pimpinan dalam pengendalian gratifikasi,” tambahnya.

Dalam implementasinya, Inspektorat Jenderal Kemenkumham sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi pada tingkat pusat, sejak dikeluarkannya aturan yang baru dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 58 tahun 2016 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, telah banyak melakukan penyampaian informasi/ sosialisasi dalam rangka program penguatan pengawasan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenkumham, tentang bagaimana proses pencegahan atau pengendalian gratifikasi.

Dalam peraturan internal yang telah dikeluarkan tersebut, mengenai pengendalian gratifikasi, salah satunya disebutkan bahwa sebagai langkah pencegahan dan pengendalian terhadap terjadinya permasalahan Gratifikasi, masing-masing satuan unit kerja, baik yang berada pada tingkat pusat maupun pada jajaran Kantor Wilayah, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi.

Hal ini disebabkan karena Gratifikasi atau suatu pemberian dalam arti luas, bagi penyelenggara atau pejabat negara yang menerima suatu pemberian dari pihak ketiga/orang lain, wajib disampaikan atau dilaporkan kepada Tim UPG masing-masing satker, yang kemudian dapat diteruskan kepada Tim UPG pusat atau Inspektorat Jenderal Kemenkumham.

“Tim UPG perlu dibentuk. Dan berdasarkan data kami terakhir tahun 2017, Kanim Kelas I Jakpus telah membentuk tim UPG, namun belum ada laporan triwulan yang disampaikan kepada Inspektorat Jenderal” tegas Luluk.

Sementara itu, Kepala Bagian Sistem Informasi Pengawasan Itjen Kemenkumham, Qolbin Salim Harahap yang sekaligus juga sebagai tim UPG pusat, menambahkan materi dalam kegiatan tersebut tentang tugas dan fungsi Tim UPG serta alur penyampaian atau pelaporan Gratifikasi, baik yang dilakukan secara manual maupun elektronik.

Sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat, Is Edy Ekoputranto berharap, komitmen untuk tidak melakukan gratifikasi, tidak hanya tanda tangan diatas kertas saja. Tapi juga harus ada kesadaran diri untuk dapat mengendalikan diri dengan tidak menerima maupun meminta hadiah yang dapat dikategorikan kedalam suatu gratifikasi.

"Kami mengajak kepada semua pegawai, untuk bekerja sesuai aturan, mengawali langkah kita dalam program pengendalian gratifikasi," tuturnya, disaat pembukaan acara. Red/Photo : Humas.itjen

Slide2

Slide3

Alamat

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi lt.16 (ex. Gd.Sentra Mulia),

Jl H.R. Rasuna Said No.Kav X-6, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

No Telp. (021) 525 3004

Situs Terkait

Mahkamah AgunG
Mahkamah konstitusi
ORI
PMPRB copy
PPATK
ukpppp

Aplikasi

lpse   sirup   lapor
         
simpeg   email   perpustakaan
         

Total Pengunjung

Hari ini 770

Kemarin 1488

Mingguan 2258

Bulanan 7855

Total Pengunjung 77040

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

© 2019 Pusat Data dan Teknologi Informasi - Kemenkumham R.I.