ITJEN KEMENKUMHAM MENERIMA APLIKASI MPJHD

Print

Slide1

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham) menerima Aplikasi Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin (MPJHD) dari Itjen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Inspektorat Jenderal (Sesitjen) Kemenkeu Lt. 5 Gedung Juanda II, Jakarta (17/09).

Aplikasi MPJHD diserahkan oleh Sesitjen Kemenkeu, Bambang Karuliawasto kepada Sesitjen Kemenkumham, Imam Jauhari yang disaksikan oleh Inspektur Bagian Investigasi Itjen Kemenkeu, M. Rahman Ritza, Kepala Bagian Kepatuhan dan Verifikasi Kekayaan Pegawai Itjen Kemenkeu, Dudung beserta Tim.

MPJHD adalah metode untuk menentukan tingkat dan jenis hukdis dengan penilaian menggunakan angka (scoring) yang akan dijatuhkan terhadap PNS di lingkungan Kemenkeu. Untuk menentukan tingkat dan jenis hukdis, Pejabat Pemeriksa menggunakan hasil penghitungan dengan MPJHD. Sehingga Penjatuhan hukdis kepada Pegawai dilakukan dengan menggunakan MPJHD untuk mengurangi subyektifitas dalam penjatuhan hukdis, ucap Bambang.

MPJHD digunakan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan. MPJHD diatur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 124/PMK.09/2011 Tentang Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Kementerian Keuangan.

Rahman mengatakan, bahwa untuk menentukan MPJHD ini dapat diberikan pelatihan dahulu tentang diklat atasan langsung, sehingga atasan langsung dan pemeriksa dapat menentukan langsung hukdis kepada Pegawai.

“Kami mempersilahkan bila Itjen Kemenkumham dapat ikut serta dalam diklat MPJHD di Kemenkeu”, ucapnya.

Selanjutnya, Imam mengucapkan terima kasih kepada Itjen Kemenkeu atas aplikasi MPJHD yang telah diberikan kepada Itjen Kemenkumham. “Semoga dengan penerapan penjatuhan hukuman disiplin dengan MPJHD ini di lingkungan Kemenkumham dapat berimplikasi terhadap terlaksananya program reformasi birokrasi dengan baik dan dapat menunjang terwujudnya aparat yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kemenkumham”.

Di akhir pertemuan, Sesitjen Kemenkumham menandatangani “Non Disclosure Agreement” dan menyerahkan Plakat ucapan terima kasih kepada Sesitjen Kemenkeu atas kerja sama yang baik.

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Inpektur Bagian Investigasi dan Pejabat di lingkungan Itjen Kemenkeu dan Tim dari Itjen Kemenkumham. (RED/PHOTO: HUMAS.ITJEN.KUMHAM).

Slide2

Slide3

Slide4