Pengaduan >> INSPEKTORAT JENDERAL P.O. BOX 3489

ITJEN MENGADAKAN PKS MANAJEMEN RISIKO DAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO

Slide1

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham) terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Auditor. Sehingga, Inspektorat Wilayah (Itwil) IV mengadakan Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Manajemen Risiko dan Pengawasan Intern Berbasis Risiko.

Inspektur Wilayah (Irwil) IV, Khairuddin menyampaikan bahwa nilai maturitas SPIP Kemenkumham di Level 3 dan nilai kapabilitas APIP di Level 3 menuju Level 4, ujarnya kepada Para Auditor dan Pejabat Fungsional Umum yang hadir, ucapnya sekaligus membuka kegiatan yang bertempat di Ruang Moedjono Lantai 17 Gedung Kemenkumham, Jakarta (06/12).

Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intens pada instansi pemerintah, lembaga atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai peraturan perundang-undangan yang diduduki PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang berwenang terdapat pada Peraturan Kepala BPKP Per-221/K/JF-2010 tanggal 13 April 2010 Tentang Standar Kompetensi Auditor.

Kemudian dilanjutkan oleh Narasumber dari Auditor Itwil IV, Kuswandari, Arman Syah Razak, Retna Wandita, Efi Handayani dengan Materi Konsepsi Manajemen Risiko dan Pengawasan Intern Berbasis Risiko yang dipandu oleh Moderator, M. Fahrullah, Auditor Muda.

Auditor Madya, Kuswandari menjelaskan gambaran umum manajemen risiko. "Berdasarkan ISO 31000 : 2019, risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran".

Risiko dapat diukur oleh 2 aspek, antara lain:
1. Aspek Kemungkinan Terjadinya;
2. Aspek dampaknya terhadap tujuan/sasaran.

Manajemen risiko sangat penting dibutuhkan dan diterapkan sebagai bagian tindakan preventif terhadap risiko yang ada dan kemungkinan kejadian yang dapat terjadi. Kepastian yang ada harus dikendalikan dari awal sehingga organisasi dapat memanfaatkan ancaman menjadi sebuah peluang.

Tahapan dalam proses manajemen risiko dimaksud adalah penetapan konteks, identifikasi risko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, monitoring dan reviu, komunikasi dan konsultasi.

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda terdapainya sasaran unit pemilik risiko yang ada dalam organisasi, ucap Auditor Pertama Itwil IV, Retna Wandita.

Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi lokasi, waktu, sebab dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan atau menunda tercapainya sasaran.

Ada beberapa komponen dan proses dalam manajemen risiko, antara lain :
1. Sumber risiko: stakeholders, benda, atau kondisi lingkungan yang dapat memicu timbulnya risiko
2. Kejadian: peristiwa yang dapat terjadi dan berdampak terhadap pencapaian sasaran dan target
3. Konsekuensi: dampak terhadap aset organisasi atau stakeholders
4. Pemicu (apa dan mengapa): Faktor-faktor yang menjadi pemicu timbulnya suatu peristiwa berisiko
5. Pengendalian: Langkah-langkah antisipasi dan pencegahan awal yang dapat dilaksanakan
6. Perkiraan kapan risiko terjadi dan dimana risiko itu dapat terjadi

Setelah mengidentifikasi risiko, dilanjutkan dengan menganalisa risiko. “Analisa risiko bertujuan untuk mengetahui profil dan peta dari risiko-risiko yang ada diorganisasi dan akan digunakan dalam proses evaluasi dan strategi penanganan risiko”, ucap Retna.

Proses analisis risiko dilakukan dengan cara mencermati sumber risiko dan tingkat pengendalian yang ada serta dilanjutkan dengan menilai risiko dari sisi konsekuensi (impact) dan kemungkinan terjadinya (likelihood).

Tingkat Risiko = Impact x Likelihood.

Efi Handayani, Auditor Pertama Itwil IV, menjelaskan tentang evaluasi risiko. “Evaluasi risiko bertujuan untuk melakukan evaluasi atas risiko-risiko yang telah dianalisis sebelumnya, membandingkan dengan teleransi atau kriteria risiko, menentukan risiko yang dapat diterima atau tidak diterima dan berguna untuk dasar pengembangan opsi penanganan risiko”.

Tetapi, dalam mengevaluasi risiko perlu mempertimbangkan risiko yang perlu mendapatkan penanganan, besarnya dampak penanganan risiko dan prioritas penanganan risiko.

Narasumber terakhir oleh Arman Syah Razak, Auditor Muda Itwil IV Itjen Kemenkumham menjelaskan tentang pengawasan intern berbasis risiko dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Pengawasan Intern Berbasis Risiko bertujuan untuk memberikan peringatan dini dan keyakinan bahwa risiko dikelola sampai dengan accepted level dalam berbagai kondisi lingkungan yang dinamis dan memastikan tujuan organisasi tercapai secara berkelanjutan dan akuntabel serta problem solving dan mitigasi risiko, ucapnya.

Akhir paparannya, Arman mengatakan beberapa hal yang perlu diwaspadai APIP, antara lain:
a. Sebagai fasilitator proses manajemen risiko, APIP perlu memperhatikan prinsip-prinsip, bukan sekedar memastikan langkah-langkah atau proses yang telah dilakukan.
b. Sebagai penilai maturitas manajemen risiko, APIP perlu memperhatikan kualitas pelaksanaan, bukan sekedar memastikan pemenuhan parameter secara kuantitatif. (Red/Photo: Humas.Itjen.Kumham).

Slide2

Slide3

Alamat

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi lt.16 (ex. Gd.Sentra Mulia),

Jl H.R. Rasuna Said No.Kav X-6, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

No Telp. (021) 525 3004

Situs Terkait

Mahkamah AgunG
Mahkamah konstitusi
ORI
PMPRB copy
PPATK
ukpppp

Aplikasi

lpse   sirup   lapor
         
simpeg   email   perpustakaan
         

Total Pengunjung

Hari ini 82

Kemarin 423

Mingguan 1724

Bulanan 898

Total Pengunjung 125640

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

© 2020 Pusat Data dan Teknologi Informasi - Kemenkumham R.I.