Pengaduan >> INSPEKTORAT JENDERAL P.O. BOX 3489

ITJEN MENYELENGGARAAN WORKSHOP DALAM RANGKA PELAKSANAAN REVIU LK KEMENKUMHAM SEMESTER II

Slide1

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham) menyelenggarakan kegiatan Lokakarya dalam pelaksanaannya Reviu Laporan Keuangan Kemenkumham Semester II yang dihadiri oleh masing-masing Daerah, Inspektorat, bertempat di Ruang Auditorium Inspektorat Jenderal Lt.16 Gedung Kemenkumham, Kuningan-Jaksel (17 / 02).

Auditor Madya Wilayah IV, Titut, Sulistyaningsih dalam sambutannya, menyiapkan konsultasi ini untuk meminta pemahaman bagi auditor dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan. Terkait kita membahas, minggu ini akan dilakukan reviu laporan keuangan semester II tahun 2019 tingkat Eselon I (UAPPA-E1) di Solo dan akan dilanjutkan dengan reviu laporan keuangan tingkat Kementerian (UAPA), katanya.

Titut juga menjelaskan, sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Laporan Keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya setiap Kementerian / Lembaga wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tidak diaudit kepada Kementerian Keuangan, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK sebagai bagian dari bantuan pemerintah yang menjamin akuntabilitas dan disetujui dalam pengelolaan keuangan negara.

Slide3Lebih Lanjut Aditya Ardi, narasumber dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan yang dikirim Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga (LKKL) tentang Isu-Isu dalam Penyusunan LKKL 2019, Jadwal Penyusunan LKKL 2019, Audit Risiko LKKL 2019, dan Pengambilan dan Eliminasi Resiprokal BLU pada Satker Konsolidasi.

Aditya menjelaskan, Isu-isu dalam persiapan LKKL berisi penyajian hasil Kembali BMN Tahun 2017-2018 Sementara Jadwal Penyusunan LKKL 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2020 sd 24 Januari 2020, dan mabuk II tanggal 27 Januari 2020 sd 24 Februari 2020.

Selain itu Aditya menjelaskan terkait Risiko Audit LKKL 2019, yang diambil dari tindaklanjut hasil pemeriksaan LKPP / LKBUN Tahun 2018 serta diterima dari kebijakan baru tahun 2019.

Diakhir paparan Aditya juga menjelaskan, Ambil dan Eliminasi Resiprokal BLU pada Satker Konsolidasi yang berisi penyajian perbaikan hasil BMN Tahun 2017-2018.

Slide4Kegiatan dilanjutkan dengan narasumber Naf'an Widianto dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang menyampaikan materi tentang Revaluasi BMN, hasil evaluasi atas tindak lanjut evaluasi LHP dapat kembali BMN Tahun 2017- 2018 desain perencanaan dan perencanaan kembali BMN Tahun 2017-2018 telah disediakan, namun implementasinya masih membutuhkan perbaikan, tandasnya.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi tanya jawab dari peserta Kegiatan pada narasumber dengan penuh antusias. (Merah. / Foto: Humas.Itjen.Kumham)

Slide5

Slide2

Alamat

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi lt.16 (ex. Gd.Sentra Mulia),

Jl H.R. Rasuna Said No.Kav X-6, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

No Telp. (021) 525 3004

Situs Terkait

Mahkamah AgunG
Mahkamah konstitusi
ORI
PMPRB copy
PPATK
ukpppp

Aplikasi

lpse   sirup   lapor
         
simpeg   email   perpustakaan
         

Total Pengunjung

Hari ini 214

Kemarin 357

Mingguan 2390

Bulanan 10805

Total Pengunjung 123672

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

© 2020 Pusat Data dan Teknologi Informasi - Kemenkumham R.I.