Pengaduan >> INSPEKTORAT JENDERAL P.O. BOX 3489

MENGHENTIKAN BUDAYA GRATIFIKASI, “TOLAK GRATIFIKASI”

Slide1

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham) terus melakukan penguatan dan sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Kemenkumham.

Menghentikan budaya gratifikasi adalah tugas setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) demi terciptanya kehidupan berbangsa yang baik. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama melalui Bagian Layanan Advokasi Hukum menyelenggarakan Penguatan dan Sosialisasi UPG Setjen Kemenkumham bagi seluruh biro di lingkungan Setjen Kemenkumham.

Dalam sambutannya, Kepala Biro Keuangan, Tarsono berharap kepada Tim UPG ini agar dapat melaksanakan segala tugas yang diemban dengan baik.

“Besar harapan kami kepada Tim UPG Setjen dapat bekerja dengan efektif dan efisien,” ujar Tarsono di hadapan peserta sosialisasi di ruang rapat 556 Gedung Setjen Kemenkumham, Selasa (10/09).

Selain itu, Tarsono juga menekankan, bahwa ASN diharapkan dapat mengimplementasikan pengetahuan mengenai gratifikasi ini, minimal di lingkungannya sendiri. “Antara apresisasi pertemanan dengan gratifikasi seringkali tipis perbedaannya. Dengan adanya Penguatan dan Sosialisasi ini, kami harapkan perbedaan tersebut menjadi jelas,” terang Tarsono.

Sosialisasi mengenai pengertian gratifikasi dan teknik pelaporan, disampaikan oleh Kepala Bagian Sistem Informasi Pengawasan Itjen Kemenkumham, Slamet Iman Santoso. “Tujuan pemberhentian budaya gratifikasi ialah meningkatkan pelayanan publik dan terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” terang Iman kepada seluruh peserta sosialisasi.

Teknik Pelaporan Gratifikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara manual menggunakan surat yang telah disediakan formatnya oleh UPG Pusat dan secara elektronik dengan mengisi format Pelaporan Gratifikasi pada laman upg.kemenkumham.go.id.

"Dengan adanya layanan pelaporan melalui sistem online diharapkan dapat memudahkan pegawai Kemenkumham dalam melaporkan gratifikasi," ucap Iman.

Akhir sosialisasi, Iman mengajak yang hadir untuk tolak gratifikasi, “Mari kita tolak gratifikasi. Jangan sungkan laporkan pemberian dalam bentuk apapun kepada Tim UPG,” pungkas Iman di akhir sosialisasi. (Red/Photo: Humas.Itjen.Kumham).

Slide2

Slide3

Alamat

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi lt.16 (ex. Gd.Sentra Mulia),

Jl H.R. Rasuna Said No.Kav X-6, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

No Telp. (021) 525 3004

Situs Terkait

Mahkamah AgunG
Mahkamah konstitusi
ORI
PMPRB copy
PPATK
ukpppp

Aplikasi

lpse   sirup   lapor
         
simpeg   email   perpustakaan
         

Total Pengunjung

Hari ini 769

Kemarin 1488

Mingguan 2257

Bulanan 7854

Total Pengunjung 77039

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

© 2019 Pusat Data dan Teknologi Informasi - Kemenkumham R.I.