Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan evaluasi/pemantauan Nota Kesepahaman Kemenkumham dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait penerapan atau efektifitas Whistle Blowing System (WBS) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Abepura, Papua (02/05).

Plh. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua, Pagar Butar Butar memberikan sambutan, “Kami disini mengantarkan teman-teman kita dari Tim Inspektorat Jenderal untuk melakukan pembinaan terkait pelaksanaan tugas kita secara teknis, namun tidak secara komprehensif, tetapi substansinya besar dalam konteks Reformasi Birokrasi dimana Kementerian kita sedang menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)", ungkap Pagar, sekaligus membuka kegiatan yang bertempat di Aula Lapas Kelas IIA Abepura.

“Sekali lagi mari kita bersama dengarkan hal-hal disampaikan karena ini adalah bagian dari kebijakan KemenkumHAM, lebih fokusnya dibidang pengawasan oleh Inspektorat Jenderal untuk memberikan penguatan-penguatan yang bersifat normatif dan aplikatif", tutup Pagar.

Selaku Ketua Tim, Joko Martanto mengatakan, bahwa Kemenkumham sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan, baik dibidang Sumber Daya Manusia (SDM) maupun fasilitatif.

Terkait dengan WBS atau Pengaduan Masyarakat, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Abepura merupakan salah satu Satuan Kerja (Satker) terpilih, dan jika sudah berbicara mengenai Reformasi Birokrasi adalah kewajiban kita semua.

Lebih lanjut Joko mengatakan, dalam pelaksanaan tugas pelayanan/pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan/pembayaran dalam bentuk apapun.

Apabila Aparatur Sipil Negara (ASN) Lapas Kelas II A Abepura melakukan hal tersebut dan ada laporan melalui sistem pengaduan, maka akan ada tim dari Itjen Kemenkumham yang akan turun melakukan investigasi.

“Jika terbukti akan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku, serta Lapas Kelas IIA Abepura akan kehilangan poin penilaian dari Tim untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM”, ujarnya.

Untuk itu, agar para ASN di Lapas Kelas II A Abepura senantiasa menjaga integritasnya serta memegang teguh setiap peraturan dan standar pelayanan publik yang baik, agar Lapas Abepura ke depannya dapat meraih predikat WBK/WBBM tersebut", harap Joko.

Sebagai informasi tambahan, peserta yang hadir dalam kegiatan penerapan atau efektifitas Whistel Blowing System (WBS) terdiri dari Kepala Divisi Pemasyarakatan, Sri Yuwono, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Mochammad Sjaefoedin, Kasibinadik Lapas Abepura, Tingkos Sitanggang, Kepala Pengamanan Lapas Abepura, Hamka Abdullah, serta seluruh tim dari Itjen sejumlah 5 orang. (Red: Humas.Itjenkumham, Foto: Humas.KanwilPapua).

Dalam penilaian maturitas SPIP di lingkungan Kemenkumham, terdapat kendala yang dihadapi saat ini yaitu pejabat struktural yang belum masuk dalam daftar responden untuk penilaian maturitas SPIP karena kesibukan pekerjaan dan perjalanan dinas.

Auditor Madya Itwil I Itjen Kemenkumham, Andriyanto Wahyu Prasetio menyampaikan kepada Tim Assessor untuk segera menindaklanjuti kegiatan penilaian maturitas SPIP ke Unit Eselon I yang menjadi tanggung jawabnya.

“Sampai saat ini baru ada 3 (tiga) unit eselon I Kemenkumham yang sudah mendata seluruh pejabat strukturalnya untuk menjadi responden dalam penilaian maturitas SPIP ini, yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM”, ucapnya sebagai koordinator SPIP.

Perlu diketahui bahwa BPKP menghendaki seluruh pejabat struktural untuk masuk sebagai responden, mulai Pejabat Eselon I sampai dengan Eselon IV di semua Unit Eselon I Kemenkumham, ujarnya.

Menanggapi masalah ini, Inspektur Wilayah (Irwil) I Itjen Kemenkumham, Budi menjelaskan bahwa sudah mengirim surat kepada Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkumham supaya mendorong Setjen Kemenkumham untuk membuat surat kepada seluruh Sekretaris Unit Pusat Eselon I agar dapat menunjuk pejabat-pejabat struktural di masing-masing Unit Eselon I untuk menjadi responden, jelasnya.

“Kemarin saya sudah surati Sekjen melalui Kepala Biro Perencanaan”, ucap Budi kepada Tim Assessor Maturitas SPIP yang hadir pada saat kegiatan rapat lanjutan dalam rangka mempersiapkan Penilaian Maturitas SPIP di lingkungan Kemenkumham yang bertempat di Auditorium Itjen Kemenkumham Lt. 16 Kuningan, Jakarta, Kamis (18/04). (Red/Photo : Humas.Itjenkumham).

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melakukan Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) pada Bulan April 2019 ini, salah satunya Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang akan dilaksanakan dari tanggal 22 – 30 April 2019.

Survey ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kemenkumham. Survei ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Bertempat di ruang rapat lantai 2 Kanwil, Semarang (22/04), Agung Natanael, Auditor Madya selaku Tim Surveyor Itjen Kemenkumham memberikan pembekalan kepada perwakilan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Saturan Kerja (Satker) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah yang telah ditetapkan untuk dilakukan survei.

Survei ini merupakan survei kebutuhan konsumen untuk menilai IPK dan IKM sebagai bagian dari Indikator Hasil Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.

Sebelumnya, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Susilo Pramono membuka kegiatan ini, “survei ini dapat terdeteksi Satker yang potensial untuk didorong dan diusulkan ke tahan berikutnya guna meraih predikat WBK dan WBBM, harapnya.

Tim Itjen berharap kerjasama, koordinasi dan kontribusi Satker yang akan dilakukan survei untuk mempersiapkan diri, baik terkait sarana prasarana survei maupun koresponden yang akan dijadikan sampling pada survei ini.

Selain Kanwil, ada 17 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah juga dilakukan survei IPK dan IKM terhadap pelayanan publik antara lain, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang, Lapas Perempuan Semarang, Kantor Imigrasi (Kanim) Semarang, Kanim Pemalang, Rumah Tahanan (Rutan) Batang, Lapas Brebes, Rutan Surakarta, Kanim Surakarta, Lapas Sragen, Rutan Wonogiri, Lapas Purwokerto, Lapas Cilacap, Kanim Cilacap, Lapas Permisan Nusakambangan (NK), Lapas Besi NK, Lapas Batu NK, Lapas Kembangkuning, Lapas Narkotika NK. (Red: Humas.Itjenkumham, Photo: Humas.Kanwiljateng).

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) setiap tahunnya selalu melakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka meningkatkan kinerja dan kompetensi Pegawai dilingkungan Itjen Kemenkumham.

Selain itu, diklat ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier, sebagaimana yang disebutkan dalam PP 11 Tahun 2017, dinyatakan bahwa pengembangan kompetensi teknis bagi ASN.

Kali ini, 30 Pegawai di lingkungan Itjen Kemenkumham mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Audit Investigatif bagi Pegawai Itjen Kemenkumham yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP selama 5 hari dari tanggal 8 s.d 12 April 2019 yang bertempat di Hotel New Ayuda 2 Megamendung Puncak, Bogor.

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Iswan Elmi menyampaikan, bahwa Audit Investigatif dilaksanakan jika terjadi beberapa hal, ucapnya sekaligus membuka kegiatan, Senin (08/04).

“Audit Investigatif dilaksanakan jika adanya penyimpangan dan kerugian keuangan negara”.

Adanya penyimpangan dan kerugian keuangan negara akan dilaksanakan audit investigatif berdasarkan informasi awal dari pengembangan kegiatan pengawasan, pengaduan masyarakat, permintaan instansi Pemerintah/korporasi, dan permintaan instansi penyidik.

Tetapi, tidak begitu saja langsung melakukan penugasan audit investigatif. Melainkan, pengaduan tersebut telah terpenuhi unsur 5W + 2H (What, Who, Where, When, Why, How dan How Much) dan tidak semua pengaduan harus dilakukan audit investigatif, tambahnya.

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Audit ada 3, yaitu Audit Keuangan (Opini Atas Laporan Keuangan), Audit Kinerja (Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis), dan Audit Tujuan Tertentu (Audit Investigatif dan Audit PKKN).

Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Selama 5 hari dalam waktu 50 jam dengan materi Pengenalan Fraud, perilaku penyimpangan, pengelolaan informasi awal kecurangan, perencanaan audit investigatif, pengumpulan dan evaluasi bukti, wawancara, pelaporan dan studi kasus, telah terpilih 3 Peserta terbaik yaitu Sutrisno, Reza Raditya dan Vito.

Kedepan akan dilakukan pemantauan kepada instansi yang telah mengikuti diklat investigative, guna mengetahui sejauh mana materi yang dipraktekkan di instansi masing-masing, ucap Kepala Pusdiklatwas BPKP yang diwakili oleh Kepala Bidang P2E Pusdiklatwas BPKP, Api Achmad Rochjadi. (Red/Photo: humas.itjenkumham).