Program Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk menjalankan misi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana capaian target ditetapkan setiap tahun selama kurun waktu tertentu yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (performance plan) dan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan stratejik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana stratejik yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan visi organisasi, dan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun.

Seiring dengan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dan pergeseran paradigma peran pengawasan intern pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, kegiatan pengawasan saat ini antara lain proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dengan berperan sebagai konsultan (memberikan solusi), quality assurance (memberikan pendapat/jaminan) dan mengutamakan kredibilitas dari pada penghukuman.

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia :

1. Audit Kinerja

Salah satu kegiatan pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pemeriksan yang dilakukan secara rutin oleh Inspektorat wilayah yang telah disusun dan ditetapkan terlebih dahulu pada awal tahun berjalan untuk kemudian dijalankan sesuai dengan jadual.
Salah satu program kegiatan pengawasan rutin yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

2. Audit Non PKPT (Pemeriksaan Khusus Kasus)

Tujuan dari Audit non PKPT ini adalah untuk memberikan simpulan atas sesuatu hal yang diperiksa secara khusus dan untuk di laporkan kepada pimpinan untuk diambil tindakan selanjutnya.

3. Pemantauan

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan tindak lanjut, dan selanjutnya mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau yang akan timbul dengan maksud agar dapat diambil tindakan sedini mungkin sebagai dasar dalam melakukan tindakan-tindakan selanjutnya guna menjamin pencapaian tujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pemantauan dilakukan untuk melihat hasil pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diketahui apabila terjadi penyimpangan terhadap rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil pemantauan dapat pula digunakan sebagai bahan penyesuaian rencana sesuai dengan kondisi dan keterbatasan di lapangan. pemantauan selain pemantauan tindak lanjut terhadap saran dan rekomendasi hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM juga terhadap Hasil Pemeriksaan BPK-RI maupun hasil pemeriksaan BPKP serta pemantauan tindak lanjut surat-surat Inspektorat Jenderal.

4. Reviu Laporan Keuangan

Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi dasar memadai bagi Aparat Pengawasan Intern untuk memberi keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar Laporan Keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan dan keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada presiden melalui Menteri Keuangan. Ruang lingkup reviu adalah sebatas penelaahan Laporan Keuangan dan catatan akuntansi. Sasaran reviu adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan entitas pelaporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai PP 8 tahun 2006 mewajibkan laporan keuangan direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada BPK untuk diaudit. Reviu atas laporan keuangan Kementerian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

Dalam pasal 33 PP tersebut, dinyatakan bahwa reviu atas laporan keuangan oleh APIP dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan didalam laporan keuangan tersebut. Reviu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan kepada menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah. Jadi sebelum menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab maka APIP harus melakukan reviu terlebih dahulu.
Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM dengan BPK, dengan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

5. Evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Evaluasi LAKIP merupakan perkembangan dari suatu riviu atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan pengumpulan data melalui riset terapan (applied research). Dengan pendekatan yang demikian ini, simpulan hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Pola pendekatan yang demikian akan mendukung simpulan hasil evaluasi yang lebih menyeluruh (makro) sehingga dapat menghindari resiko bias yang besar.

Sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Evaluasi LAKIP atas pelaksanaan rencana program pembangunan adalah tugas Menteri/Ketua Lembaga. Dalam pelaksanaannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mendelegasikan tugas tersebut menjadi salah satu tugas pokok Unit Pengawasan Intern (Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM).

6. Audit Dengan Tujuan Tertentu

Salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan terbatas pada kegiatan tertentu saja, isu aktual yang sedang terjadi atau berkembang pada saat itu, contoh :

  • Audit Tematik;
  • Audit Sertijab;
  • Audit atas permintaan dari Instansi Lain.

7. CAPAIAN KINERJA

7.1. EVALUASI KINERJA KEMENTERIN HUKUM DAN HAM

Hasil evaluasi lakip yang dilakukan Menpan dan RB pada tahun 2009 kementerian hukum dan ham meningkat dari nilai 30,45 (C) dan pada tahun 2010 meningkat nilainya menjadi 50,45 (CC).

7.2. LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM hasil audit dari BPK selama 2 (dua) Tahun berturut-turut Tahun 2009 dan Tahun 2010 mendapat opini WTP dengan paragraph penjelasan

7.3. KAMPANYE ANTI SATKER BEBAS DARI KORUPSI

untuk merespon tuntutan percepatan kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM , pada tanggal 8 Desember 2010, Kementerian Hukum dan HAM melakukan kegiatan "Kampanye Pencanangan Satker Bebas dari Korupsi" dengan lebih dari 300 peserta yang terdiri dari para pejabat eselon I, eselon II, eselon III, serta Kepala UPT se-JABODETABEK melakukan Pernyataan Bersama Anti Korupsi.

8. PROGRAM WBK

Salah satu upaya dalam mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokasi Kementerian Hukum dan HAM, melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.OT.02.01 Tahun 2011 Tentang Penetapan Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai Wilayah Bebas Korupsi, Inspektorat Jenderal telah ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi bersama 7 (tujuh) unit kerja Kementerian Hukum dan HAM lainnya yaitu:

  • Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
  • Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
  • Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta;
  • Kantor Imigrasi Klas I Khusus Jakarta Barat;
  • Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta;
  • Kantor Imigrasi Klas I yogyakarta;
  • Rumah Tahanan Klas IIA Yogyakarta.

Unit kerja yang ditetapkan sebagai WBK berkewajiban melaporkan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kementerian Hukum dan HAM dengan melaksanakan:

  • Implementasi SPIP.
  • Instrumen PIAK (Penilaian Inisiatip Anti Korupsi) dari KPK dan penandatangan Pakta Integritas;
  • Pengelolaan Laporan Keuangan transparan dan akuntabel;
  • Peningkatan akuntabilitas laporan kinerja.

Pada tahun 2012 Kementerian Hukum dan HAM merencanakan akan menetapkan seluruh jajaran dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Bebas dari Korupsi.

9. PENCEGAHAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN NARKOBA

Kegiatan diawali dengan pemberian sosialisasi dan pengarahan para pejabat eselon I yang dilanjutkan pemeriksaan laboratrium terhadap pejabat dan pegawai Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan BNN/BNP propinsi.

10. Penilaian Kantor Wilayah

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta adanya program Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahun 2011 terpilih 6 (enam) Penilaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Terbaik yaitu :

  • Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Selatan;
  • Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur;
  • Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Barat;
  • Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta;
  • Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Barat;
  • Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalimantan Selatan;

Serta 1 (satu) Kantor Wilayah Favorit yaitu kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara. Diharapkan dengan adanya Penghargaan Penilaian Kinerja Kantor Wilayah ini dapat memacu kinerja Kantor Wilayah Hukum dan HAM agar dapat melakukan kinerja dengan maksimal.

11. Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun 2011

Melakukan Evaluasi Penyerapan Anggaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan BPKP agar dapat memaksimalkan penyerapan anggaran pada Satuan Kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

12. Nota Kesepahaman Antara BPKP dengan Kementerian Hukum dan HAM

Dalam rangka penguatan penerpan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam waktu dekat akan diadakan penandatanganan Nota Kesepahaman Antara BPKP dengan Kementerian Hukum dan HAM termasuk akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam rangka peningktan kinerja dan pelayanan publik, yang meliputi :Bidang Manajemen Keuangan dan Bidang Manajemen Pengawasan.

13. Efektifitas Laporan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Pengawasan sebagai kesatuan fungsi manajemen, merupakan rangkaian proses yang berawal dari perencanaan pengawasan sampai dengan penetapan status temuan hasil pengawasan sehingga berstatus selesai ditindak lanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah wajib ditindak lanjuti oleh pimpinan unit kerja dilingkungan Kementerian hukum dan HAM sebagai auditi secara konsisten dan bertanggungjawab.

14. Penguatan Efektifitas Penyelenggaraan SPIP

Dalam rangka upaya memaksimalkan implementasi Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan-kegiatan sosialisasi dan internalisasi baik di tingkat unit pusat maupun daerah yang telah dilakukan pada tahun 2009 dan tahun 2010, Inspektorat Jenderal mendorong terlaksananya SPIP pada setiap satuan kerja dengan cara penguatan efektifitas penyelenggaran SPIP melalui Benchmarking (pengukuran atau perbandingan) capaian kegiatan instansi termasuk akuntabilitas keuangan negara serta dengan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan SPIP baik di unit pusat maupun unit daerah.

15. Peningkatan Kemampuan Teknis Bidang Pengawasan Aparatur ITJEN

Berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kapabilitas dan profesionalisme SDM pengawasan ITJEN Kementerian Hukum dan HAM perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan yang meliputi antara lain diklat sertifikasi pembentukan dan penjenjangan JFA, diklat penjenjangan struktural, diklat manajemen pengawasan serta diklat teknis substansi pengawasan maupun non pengawasan.

16. Pelatihan Kantor Sendiri

Pelaksanaan program kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) merupakan salah satu yang harus dilakukan, dalam rangka memperdalam Teknis Substansi Pengawasan. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dirancang sebagai media Transfer Knowledge antara para Pejabat Fungsional Auditor maupun Pejabat Struktural dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi peserta Pelatihan Kantor Sendiri.


Pelaksanaan program kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dalam rangka memperdalam Teknis Subtansi Pengawasan antara para Pejabat Fungsional Auditor maupun Pejabat Struktural

 

QUICKWIN

1. Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)

Pengembangan SIMWas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2010 merupakan penyempurnaan (continued improvement) agar SIMwas dapat didayagunakan secara berkelanjutan (sustainable development); Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWas) yang mulai terbangun dilingkungan Inspektorat Jenderal merupakan tata kelola bisnis proses elektronis berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan intranet dilingkungan kantor Inspektorat Jenderal (Itjen).

Sistem ini diharapkan dapat selalu disempurnakan dan diharapkan kedepan mampu merekam setiap aktivitas proses manajemen dalam rangka pengambilan keputusan strategis, mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan pemutakhiran data serta informasi hasil pengawasan dalam pelaporan, sehingga tujuan untuk maksimalisasi efektifitas penggunaan data dan informasi dapat dipertanggungjawabkan dan pada akhirnya dapat mengakomodasi kebutuhan pimpinan untuk pencapaian indikator kinerja utama organisasi

2. Pengaduan Masyarakat dan SMS Gateway.

Website Inspektorat jenderal dengan alamat http://itjen.depkumham.go.id yang dibangun pada tahun 2008 telah didayagunakan sebagai media informasi dan komunikasi dengan masyarakat luas, salah satu fungsinya adalah sebagai media pengaduaan masyarakat agar dapat menjaring aspirasi atas ketidakpuasan masyarakat terhadap aktivitas pelayanan publik yang diemban oleh Kementerian Hukum dan HAM, baik berupa kritisi pelaksanaan tugas maupun dugaan adanya penyimpangan oleh oknum.

Perkembangan dunia telekomunikasi mendorong masyarakat dari berbagai lapisan untuk menggunkan telepon selular untuk berkomunikasi, menjamurnya penggunaan Short Massage Service (SMS) sebagai salah satu fitur telepon seluler yang terjangkau melahirkan konsep pemikiran pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan fitur SMS . Untuk mengakomodasi kepentingan pemikiran ini, dibutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat memfasilitasi penjaringan aspirasi masyarakat, sehingga tujuan diperolehnya fasilitas pengaduan masyarakat yang terjangkau, cepat serta transparan dapat terealisasi. Penyempurnaan Website Itjen masih sanagat perlu dilakukan, selain untuk penyesuaian dengan program reformasi birokrasi juga untuk mengembangkan dan memperbaiki konten Website, yang salah satunya dengan menambahkan fitur pengaduan masyarakat via SMS.

(datinp2)