Program Unggulan

Inspektorat Jenderal selain melaksanakan Audit,  Evaluasi, Reviu dan Kegiatan Pengawasan Lainnya, juga melaksanakan Program Unggulan (Quick Win) :

 

1.

Review Laporan Keuangan

 

“Posisi Inspektorat Jenderal sebagai aparatur pengawas internal di Kementerian Hukum dan HAM setidaknya mampu menggugah secara psikologis satuan kerja untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintah”.

Inspektorat Jenderal melakukan reviu atas RKKL, Laporan Keuangan pada tingkat Satuan Kerja hingga tingkat Pusat. Reviu yang dilakukan selalu diikuti dengan saran dan perbaikan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, capaian target kinerja yang tepat dan memenuhi unsur efektif dan efisien.

 

2.

Evaluasi Kinerja

 

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 206 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja 11 (sebelas) Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai akuntabilitas kinerja 11 (sebelas) Unit Eselon I tersebut, dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Hasil capaian Evaluasi Akuntabiitas Kinerja Kementerian Hukum dan HAM terus meningkat tiap tahun dari predikat C menjadi CC dan posisi terakhir pada tahun 2014 menjadi B

 

3.

Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

 

Melalui pendayagunaan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWas) dengan menyediakan sarana pengaduan

 

a.

Email

:

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

 

b.

SMS Gateway

:

+6281700003489

 

c.

Website Itjen

:

http://itjen.kemenkumham.go.id

 

d.

Website Whistle Blowing System

:

http://wbs.kemenkumham.go.id

 

e.

Website Sistem Pelaporan Gratifikasi

:

http://upg.kemenkumham.go.id

 

4.

Whistle Blowing System

 

Website: http://wbs.kemenkumham.go.id merupakan sarana pengaduan dalam bentuk Aplikasi Whistle blowing System (WBS) Kementerian Hukum dan HAM adalah aplikasi pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan serta pelaporan.

WBS merupakan salah satu sarana bagi setiap Pejabat/Pegawai khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk melaporkan dugaan adanya pelanggaran dan/atau ketidakpuasan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.  Dalam WBS ini indentitas diri Pejabat/Pegawai sebagai pelapor dirahasiakan sebagai whistleblower karena Inspektorat Jenderal menghargai informasi yang anda laporkan.

 

Perlindungan Whistleblower

 

a.

Identitas pelapor dirahasiakan baik oleh mekanisme dan seluruh petugas yang terkait;

 

b.

Perlindungan atas hak-hak saksi dan pelapor sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

 

c.

Dalam hal whistleblower memerlukan perlindungan hukum dan perlindungan tindakan intimidatif lainnya, pejabat yang berwenang dapat menyampaikan permintaan pemberian perlindungan secara tertulis yang ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

 

5.

Pendampingan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

 

6.

Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

 

7.

Kerja Sama Antar Kementerian/Lembaga

 

Dalam mendukung tugas fungsi pengawasan untuk tercapainya aparatur Kementerian yang berintegritas dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, perlu menjalin kerja sama dengan berbagai Kementerian dan Lembaga

 

a.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kementran Hukum dan HAM dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membangun integritas

 

 

Motor Penggerak Integritas

 

 

Tentang Pelaporan Gratifikasi

 

 

Pengendalian LHKPN

 

b.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Ombudsman Indonesia mengenai Pengawasan Pelayanan Publik;

 

c.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang Good Governance dan Clean Government;

 

d.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan PPATK mengenai Transaksi Keuangan

 

8.

Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan melalui Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Sosialisassi, Focus Group Discusion dan Pelatihan Kantor Sendiri serta pendampingan

 

a.

Bimbingan Teknis

 

b.

Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga

 

c.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK